Kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Sekolah di Sumut Bergulir, Gugurkan Praperadilan Terdakwa

Sidang kasus dugaan korupsi rehabilitasi sekolah di PN Medan.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan – Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang kasus dugaan korupsi rehabilitasi dan renovasi sekolah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara dengan dua terdakwa yakni Team Leader Konsultan Pengawasan dari PT Arihta Teknik Jon Henri Sianturi dan Wakil Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) Febrian Susardhi, Kamis 5 September 2024.  

Closing Ceremony PON 2024 di Sumut, Menpora: Menko PMK yang Hadir

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul mengatakan perkara ini berawal pada tahun 2020-2021 di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah untuk Kabupaten Langkat, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Asahan, dan Samosir.

Kemudian, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Padang Lawas Utara. Adapun nilai proyek sebesar Rp48.277.608.000 dan dilaksanalan adendum menjadi multiyears berdasarkan Pasal 3 dalam kontrak tertanggal 6 April 2021 dengan anggaran sebesar Rp47.974.254.000.

Bawaslu Launching Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Sumut

Saat itu Jon Henri Sianturi ditunjuk sebagai pengawas untuk mengawasi mutu dan volume atas pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah untuk di kabupaten-kabupaten tersebut.

“Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi atas pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Humbahas terdapat perbedaan volume antara yang dikerjakan dan yang terdapat dalam kontrak. Besar nilai perbedaan volume juga bervariasi yang perhitungan sementara lebih dari Rp1 miliar,” ujar JPU.

Nias Barat Berstatus Kerawanan Tinggi di Pilkada 2024, Sumut Masuk Kategori Sedang

Kemudian, terdakwa Jon Henri Sianturi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang tertuang didalam kerangka acuan kerja sebagai team leader.

“Sehingga terjadi adanya kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah-sekolah yang dikerjakan oleh terdakwa Febrian,” ucap JPU. 

Di hadapan ketua majelis hakim M Nazir, kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 7 huruf b subsider Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ada keberatan atas dakwaan yang dibacakan?,” kata majelis hakim.

Kemudian, kedua terdakwa sepakat tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU.

“Kami tidak mengajukan eksepsi karena dakwaan sudah jelas,” ucap terdakwa.

Sementara itu David Simangunsong kuasa hukum dari Jon Henri Sianturi mengaku kecewa karena permohonan praperadilan gugur lantaran sidang pertama telah dilakukan.

“Kami mengecewakan sidang hari ini karena tanggal 2 September 2024 sudah masuk sidang praperadilan. Seharusnya itu didahulukan dan ketepatan jaksanya tidak hadir saat itu dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal itu trik mereka untuk membatalkan sidang praperadilan,” kata David usai persidangan.

David juga menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan praperadilan atas kasus yang melibatkan Jon Henri Sianturi.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Ketua Pengadilan Negeri Medan tapi tidak ada tanggapan dari surat itu. Seharusnya praperadilan yang diajukan pada 2 September 2024 kalau bisa didahulukan supaya tahu apakah klien kami bersalah atau tidak,” tandasnya.