Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Kasasi disampaikan ke Mahkamah Agung (MA) RI, disampaikan Kejari Langkat diwakili Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kepaniteraan PN Stabat, Kabupaten Langkat.

Kontras Sumut menilai putusan bebas terhadap Terbit Rencana Perangin-angin, adalah bentuk pengangkangan hukum terhadap keadilan bagi korban dan mencederai kemanusiaan.

Mantan Lurah Bukit Jengkol diduga korupsi pembangunan sumur bor pada 3 titik di Kelurahan Bukit Jengkol dengan total anggaran Rp366 juta yang bersumber dari APBD 2020.

Rekonstruksi dilakukan sebanyak 25 adegan. Korban dibunuh berawal dari ajakannya kepada tersangka untuk mengajak pergi jalan-jalan, Senin 25 September 2023.

Korban melarang pelaku untuk melakukan penebangan pohon sengon. Meski sudah dilarang, pelaku tetap melakukan penebangan hingga akhirnya berbuntut pembacokan.

Putusan yang dijatuhkan hakim jauh di bawah 2/3 tuntutan JPU yakni selama 10 bulan. Sidang digelar secara daring, majelis hakim dan jaksa mengikuti sidang di PN Stabat.

Kecurigaan keluarga korban ini beralasan jaksa dari Kejari Langkat, yang belum merampungkan amar tuntutan untuk terdakwa Luhur Sentosa Ginting dan kawan-kawan.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) 2021 ini ditetapkan 5 orang tersangka dengan kerugian negara Rp29 miliar lebih.

Kuasa hukum keluarga korban menilai jaksa dan majelis hakim terkesan memenuhi permintaan dari PH terdakwa Tosa Ginting dalam menentukan jadwal persidangan.

Capaian pemulihan keuangan negara tersebut berdasarkan temuan BPK RI 2017 dan 2018 diserahkan laporan penutupannya kepada yang memberikan kuasa yaitu Pemkab Langkat.

Sidang lapangan ini guna memastikan lokasi yang disebutkan dalam persidangan sebelumnya oleh para saksi, dalam kasus pembunuhan eks anggota DPRD Langkat Paino.

Apel deklarasi itu, Kajari Langkat dan seluruh jajaran menyematkan ban agen perubahan, pemasangan selempang duta pelayanan pembangunan zona integritas dan pemasangan pin.