Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Pemprov Sumut memiliki tagline pada PON 2024 ini, 'Apa yang Kau Bisa Mainkan'. Tagline ini, sebagai kata mengajak masyarakat untuk menyukseskan gelaran event olahraga.

Seluruh OPD Pemprov untuk mempertahankan keberhasilan ini dan berharap predikat WTP menjadi budaya birokrasi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Pemprov Sumut sudah 9 kalinya menerima opini WTP dari BPK RI, ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transpransi pengelolaan keuangan.

Korupsi ini kegiatan DAK Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madina dengan pagu anggaran Rp17.055.075.996 yang dipergunakan untuk SD dan SMP Madina.

BPODT menegaskan pembangunan Parking Hub di kawasan Kaldera Toba sudah sesuai dengan prosedur dan sudah melewati pengecekan langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Walau begitu, untuk mencapai WTP tersebut bukan hal yang mudah.

Dari 14 Pemda tersebut, Pemkab Labuhanbatu Selatan mencatatkan 10 kali berturut opini WTP. Kemudian Pemkab Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Dairi sebanyak 9 kali.

Berdasarkan audit BPK Provinsi Sumatera Utara, dalam kasus ini kerugian negara sebesar Rp.956.200.000. Kasus ini 3 orang ditetapkan tersangka, termasuk eks Rektor UINSU.

Proyek lampu pocong gagal itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena menggunakan APBD Kota Medan senilai Rp 25 miliar dan sudah sudah digunakan Rp21 miliar.

Proyek pembangunan jalan Pemprov Sumut ditargetkan akan selesai akhir tahun 2023 termasuk jembatan, drainase dan bahu jalan dan akan anggarkan proyek serupa pada 2024.

Realisasi pendapatan APBD Sumut tahun anggaran 2022 dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2022, maka diperoleh surplus sebesar Rp85.349.867.512.

Pencapaian WTP ini semangat bagi Pempro Sumut dan setiap Pemerintah, dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan baik dan tanpa ada yang disalahgunakan.