Demokrat Sumut Gelar Nobar Pidato AHY Sambil Santap Jagung Rebus
- VIVA
Sementara itu, AHY juga menyoroti tentang utang negara. Dalam 8 tahun terakhir ini utang Pemerintah Indonesia mengalami kenaikan tiga kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan di awal tahun 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun, belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp 1.640 Tirliun. Faktanya pula rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin tinggi.
“Lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya, saat ini kita kesulitan membayar utang, karena kondisi keuangan kita tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat jugalah yang akan menanggung hutang, lewat pajak yang rakyat bayar. Karena beban utang tersebut, ruang fiskal menjadi terbatas, tidak adil jika akibat utang yang terlalu tinggi tersebut akhirnya tidak adil jika pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah,” katanya.
Ditengah keterbatasan anggaran tersebut, AHY juga mengatakan, pengelolan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan, padahal 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat, akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan semakin turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, perbaiki system pengawasannya, rakyat harus diyakinkan uang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran.
“Kita semua wajib pajak, punya hak untuk tahu kemana saja uang itu digunakan oleh pemerintah,” ucapnya.
AHY juga menyebutkan, mengapa kondisi ekonomi menjadi focus utama kita, karena hal ini menyakut kehidupan rakyat sekaligus sebagai prasyarat terlaksananya pesta demokrasi. Tentunya, jika ekonomi Indonesia satu tahun ke depan baik, maka pemilu tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik pula.
“Partai Demokrat berharap ekonomi di tahun politik ini bisa dikelola dengan baik. Utamanya, kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD, kalau fiskal baik, Insya Allah ekonomi bisa membaik. Misalnya, mengatasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai 1 juta orang dan pengangguran yang mencapai 8,4 juta orang. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialirkan job security atau mencegah terjadinya PHK dan guna membuka lapangan pekerjaan yang baru,” paparnya.
Ketum Partai Demokrat juga memberikan rekomendasi untuk pemilu 2024 mendatang, Pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat adalah rakyat, hak itu adalah memilih dan untuk dipilih. Jangan diganggu. Dengan demikian berikanlah hak itu kepada rakyat. Agar pemilu 2024 berjalan dengan damai, Partai Demokrat merekomendasikan agar fair play sesuai dengan aturan yang berlaku. Elemen fair play yakni aparatur negara harus benar-benar netral.
