Edy-Hasan Berkomitmen Dorong Pulau Nias Dimekarkan Jadi Provinsi Baru
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, berkomiten mendorong pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dan daerah lainnya, bila terpilih menjadi gubernu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, dalam Kampanye Akbar Paslon Edy-Hasan dan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Ridha-Rani, di Lapangan Sejati Kota Medan, Minggu kemarin, 10 November 2024. Ribuan pendukung memadati lapangan sejak pagi. Sejumlah tokoh politik nasional hadir di atas panggung menyerukan dukungan penuh untuk Edy-Hasan.
Di antaranya Djarot Syaiful Hidayat, Adian Napitupulu, Dedi Sitorus, Sofyan Tan. Dedi yang merupakan anggota DPR RI ini menyampaikan, dengan anggaran Sumut yang terbatas, namun wilayahnya yang begitu luas sudah saatnya masyarakat, tokoh pemuda, adat dan DPRD berpikir untuk pemekaran provinsi baru. "Supaya keadilan merata, orang-orang di Nias membutuhkan program pembangunan, dasarnya adalah jumlah penduduk," kata Dedi.
Kampanye akbar calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di Lapangan Sejati, Medan.
- Istimewa/VIVA Medan
Politisi PDIP itu menegaskan, bila Paslon Edy-Hasan terpilih menjadi Gubernur Sumut periode 2025-2030. Maka dirinya dengan Yasonna Homongan Laoly yang juga tokoh dari Nias akan mendorong Edy Rahmayadi membangun pulau Nias melalui ide pemekaran itu. "Kalau pak Edy jadi, saya dan pak Laoli yang akan menyeret pak Edy membangun pulau Nias. Nias harus jadi daerah pariwisata nomor 2 di sumut," sebutnya.
Lebih lanjut, Dedi juga menyampaikan tentang prestasi Edy Rahmayadi selama menjabat Gubernur Sumut pada periode sebelumnya, diantaranya membangun 24 unit SMA, menaikkan gaji guru honor dari 40 ribu perjam jadi 90 ribu perjam.
"Kemudian juga sekolah di revitalisasi, ada 6 sekolah, padahal anggaranya terbatas, katanya jalan di Sumut hancur lebur, betul apa gak?. Betul, tapi jalan yang hancur itu, jalan punya bupati, jalan punya walikota," ungkap Dedi kepada ribuan massa.
"Masak jalan dikampung rusak, yang disalahin pak Edy, kau tanyaklah bupati, walikota. Kalau jalan masuk Sumut dari provinsi lain rusak, kau tanyaklah presiden," sambungnya.
Dedi menambahkan, Edy Rahmayadi juga membangun 450 Kilometer jalan melalui proyek multiyears yang dikenal dengan proyek Rp2,7 triliun. Walaupun, kata Dedi saat itu sedang masa pandemi Covid-19. "Selama jaman pak Edy, walaupun covid-19, 450 KM jalan dipelihara dan diperbaharui. Apakah kita tau, di Sumut adalah daerah jalan paling panjang 5.000 kilometer lebih, siapapun gubernur akan sulit," sebutnya.
Terakhir, Dedi mengimbau masyarakat agar tidak takut akan intimidasi dan intervensi dari Kades, Lurah, Camat, Penjabat (Pj) kepala daerah dan aparat penegak hukum (APH). "Kalau kepala desa, kepala dinas, Pj, aparat hukum yang main main dalam pilkada, masyarakat harus rekam, laporkan. Saatnya kita minta pertanggungjawaban mereka nanti," kata Dedi.
