Perkokoh Etika Penyelenggara Negara, BPIP Gandeng USU Gelar FGD Keteladanan Elit Politik
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Memperkokoh Etika Penyelenggaraan Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara di Auditorium USU, Jumat 1 November 2024.
FGD ini mengangkat tema soal "Keteladanan Elit Politik", menghadirkan Prof Dr M Amin Abdullah selaku Dewan Pengarah BPIP, berbagai narasumber nasional seperti Prof Dr Juanda pakar hukum tata negara, Ir Suraiya Kamarauzzaman, Dicky Sofjan PhD, Prof Iwan Pranoto dan RP Dr Johanes Haryatmoko. Kemudian Feri Amsari, Prof Ir Samsul Rizal, Iwan Mistokhizzaman, Amich Alhumam dan Prof Dr Lely Arrianie
Prof Dr M Amin Abdullah selaku Dewan Pengarah BPIP mengatakan saat ini masalah etik jadi sorotan. Terutama persoalan etik yang masih jauh dari kata ideal.
"Kehidupan berbangsa dan bernegara kita oke tapi tidak baik-baik saja. Peristiwa macam-macam ya terkait dengan etik. Makanya itu yang kita angkat. Dalam ideologi pancasila itu sudah kuat sekali ya, pemersatu bangsa, kebhinekaan, tetapi ketika kita praktik di dalam ekonomi, kemiskinan, itu masih jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh," kata Prof Amin yang juga menjadi moderator dalam FGD tersebut.
Dewan Pengarah BPIP, Prof Dr M Amin Abdullah.
- Istimewa/VIVA Medan
Menurutnya, saat ini terjadi kerapuhan etik yang jadi sorotan dan tak bisa dibiarkan. Apalagi menyangkut berbagai lini kehidupan.
"Apa yang sebetulnya terjadi ini, kerapuhan etik. Jangan dibiarkan begitu saja, harus dikoreksi dari waktu ke waktu. Maka kalau nanya tujuannya apa, salah satunya memperbaiki bagaimana pelajaran ideologi pancasila itu ke depan. Mengaitkan etik, bagaimana indek kinerja utama kementerian dan juga untuk masyarakat pada umumnya, organisasi sosial, keagamaan, tetapi juga pemerintahan baru. Kita bekali, apa yang terjadi di lapis bawah ini seperti ini," beber pria yang merupakan pakar hermeneutika.
Nantinya hasil rekomendasi ini juga akan menjadi bekal untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto.
"Rekomendasi itu pasti, kita akan membahasnya. Rekomendasi kepada Trias Politica, akan sampai ke yudikatif, eksekutif, legislatif. Eksekutif otomatis pemerintahan baru dan masyarakat pada umumnya. dunia pendidikan, hukum, ilmu pengetahuan, dan banyak sekali," katanya.
Soal tindak lanjutnya, mereka akan menyusun hasil rekomendasi dari FGD. Kemudian akan dirumuskan dalam rapat kerja. Ada tiga kunci yang disebutkan bisa jadi solusi.
"Tindak lanjutnya kami semua BPIP akan menggelar praraker mendiskusikan hasil ini. Lalu what next, ada 3 kunci, semua mengatakan kerapuhan etik itu ada. Maka, perlu the office of government ethic, perlunya mahkamah etik, dan audit etik. Itu kata kunci yang penting untuk masyarakat Indonesia selain ideologi pancasila," jelasnya.
Nantinya secara bertahan rekomendasi ini akan dibahas menjadi aturan. Sehingga kemudian ada reward and punishment.
"Harus ada aturan dulu, naskah akademik disusun, kementerian terkait, masuk ke DPR, yes or no. Setelah itu baru reward and punishment. Pelan-pelan," katanya.
FGD ini juga penting untuk generasi muda. Untuk itu BPIP menggandeng universitas. "Saya teman-teman di BPIP, senang sekali, bekerja sama dengan universitas. Enam kali di universitas itu penting karena mahasiswa calon leader. Moral dan mentalnya jadi kuat," jelasnya.
