Deklarasi Pilkada Damai Pemprov Sumut Molor, Cawagub Hasan Pilih Tinggalkan Acara
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Acara Deklarasi Pemilihan Pilkada Damai, yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, digelar tidak sesuai dengan jadwal ditetapkan alias molor yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu siang, 25 September 2024. Seharusnya, kegiatan tersebut berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Acara ini, dihadiri perwakilan partai politik bersama dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan 2, Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Paslon nomor urut 2, hanya hadir Calon Wakil Gubernur Sumut, Hasan Basri Sagala. Dia tiba sekitar pukul 13.45 WIB hingga pukul 15.20 WIB, acara juga belum mulai.
Hasan pun, memilih keluar dari ruang acara dan pergi berlalu dari Hotel Grand Mercure. Tampak raut wajah kecewa dari Hasan. Kemudian, acara molor mendapatkan protes dari tamu yang diundang. Kegiatan ini, hanya dihadiri paslon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
- Instagram @bobbynst
Tidak lama kemudian, baru lah datang Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni di acara tersebut. "Deklarasi ini kita lakukan berulang-ulang, kemarin KPU Provinsi, hari ini kita, kita bisa lanjutkan untuk Kabupaten dan Kota agar semangat dan komitmen di Sumut," ucap Agus Fatoni.
Disinggung acara berlangsung molor dan membuat Hasan meninggalkan acara tersebut. Fatoni tidak mau ambil pusing hal tersebut. Dengan memberikan alasan gampang, semua orang memiliki kesibukan. "Kita pasti semua kesibukan, tentu ada acara acara yang lain, namun yang penting ini komitmen yang sama sama. Tadi sudah saya jelaskan, yang penting ini komitmen kita sama sama untuk Pilkada ini," jelas Fatoni.
Pj Gubernur Sumut itu mengatakan, bila kehadiran pasangan calon kepala daerah dan juga partai pendukung adalah sebagai komitmen semua pihak menciptakan Pilkada yang lancar. "Tentu kehadiran semua baik yang langsung dan berhadir sama sama komitmen kita," sebut Fatoni. Acara ini, juga dihadiri oleh perwakilan TNI/Polri, Kejati Sumut dan stekholder terkait.
