Kemendagri dan Mahkamah Agung Dukung Penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh

VIVA Medan - Penguatan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mahkamah Agung. Penguatan tersebut, dukungan terhadap pengajuan anggaran yang saat ini masih berproses.

Hal ini sedang dalam proses mekanisme hibah, dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur Aceh melalui Kesbangpol Aceh, dan segera diajukan untuk tahun 2025. Hal ini hasil dari Finalisasi Nomenkaltur lembaga keistimewaan Aceh, Wali Nanggroe Aceh dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Syar’iyah Aceh rapat khusus di Kemendagri pada Selasa 24 September 2024.

Adapun dari unsur Pejabat Kemendagri yang menerima pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Mahkamah Agung, Makamah Syar’iah Aceh yaitu Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Dr. Drs. Horas M. Panjaiatan, M.Ec.Dev) dan Kasubdit Wil. Sumatera Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H Siagian, S.STP, M.Si serta Kasubdit Dukungan Teknis Dit. 1 (Muhammad Valiandra, SE, MAP.

Sementara dari pihak Wali Nanggroe Aceh Paduka YM Tengku Malik Mahmud Al-Haythar ikut didampingi Mohammad Rafiq DPSA, MBA, DEA (Satf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi, Kerjasama Luar Negeri, dan Promosi Perdamaian Aceh) serta T. Amral Ponda, SE (Kasubbag Program dan Perencanaan Keurukon Katibul Wali).

Sedangkan dari Mahkamah Agung hadir Kepala Biro Perencanaan H. Sahwan, SH, MH dan Yudi Cahyadi, ST (Tim Mahkamah Agung) Wahyu Dhimas Suparmasto, S.H., M.M. (Tim Mahkamah Agung ) dan dari Mahkamah Syar’iyah Aceh dihadiri oleh DR. H. Basuni SH, MH Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, H .Hilman Lubis SH ,MH.

Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh sekaligus inisiator terhadap penyusunan Nomenklatur Lembaga Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh.

Pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Agung, Wali Nanggroe Aceh dan Mahkamah Syariyah Aceh dilakukan di Ruang Rapat Dirjen Bina Keuangan daerah Selasa pukul 13.30. Tim diterima langsung oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas M. Panjaitan, M.Ec.Dev.

Halaman Selanjutnya

Dalam pertemuan tersebut, Plh. Dirjen menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya yaitu secara prinsip usulan menu anggaran sudah dipenuhi dan sudah tertuang dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang mengatur tentang penguatan, pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan Kerjasama peradilan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh dan untuk proses pengajuan anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme hibah, dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Gubernur Aceh melalui Kesbangpol Aceh, dan segera diajukan untuk tahun 2025.