Pesan Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut: Tidak Ada Tekanan dan Intervensi
- Dok Edy Rahmayadi
VIVA Medan - Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi menyerukan Pilkada Sumut 2024, dilakukan girang gembira dan menjunjung tinggi demokrasi, tanpa ada tekanan dan intervensi. Karena, demokrasi milik semua rakyat di Sumut ini.
Hal itu, diungkapkan Edy Rahmayadi didampingi Calon Wakil Gubernur Sumut, Hasan Basri Sagala saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut, di Hotel Grand Mercure Medan, Senin malam, 23 September 2024.
"Kita sama-sama menikmati demokrasi di Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara, tidak ada tekanan dan intervensi. Demokrasi milik kita, demokrasi ini milik rakyat Sumatera Utara, bukan milik kami. Apa lagi, milik dia," sebut Edy.
Mantan Ketua Umum PSSI itu, juga mengingatkan KPU Sumut dan Bawaslu Sumut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara fair, profesional dan tidak berpihak dan menguntungkan salah satu paslon, di Pilkada Sumut ini.
"Demokrasi ini, akan di wasiti oleh KPU dan diawasi Bawaslu kita. Saya bermohon dengan hormat, KPU dan Bawaslu berlaku lah jadi wasit yang adil. Agar kami menjalankan demokrasi dengan baik," kata Edy.
Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala bersama para pendukung.
- BS Putra/VIVA Medan
Mantan Pangkostrad ini, juga menyerukan TNI/Polri untuk bersikap netral di Pilgub Sumut 2024 dan jangan berpihak kepada salah satu paslon, bisa merusak demokrasi di Sumut ini.
"Kepada aparat, TNI dan polisi, saya pernah jadi aparat. Saya tidak pernah melanggar hal-hal yang sudah diundangkan. Masing-masing sudah diatur dalam Undang-undang," kata Edy.
"Mohon segala hormat, adik-adik saya yang TNI, dan adik-adik saya rekan saya Polri, jadi lah pelindung dan pengawas, dan membina demokrasi ini," ucap Edy kembali.
Gubernur Sumut periode 2018-2023 itu, mengungkapkan ada penetapan Penjabat kepala daerah di Sumut, dituding dan diduga akan berpihak kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.
"Begitu juga, para Penjabat (Pj) saya pun tahu diatur, Pj itu diatur di tempat-tempat. Saya tahu ASN netral. Tugas dan fungsi ASN itu pegang teguh itu," ujar Edy.
Edy mengajak pihak-pihak terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing. Biar lah masyarakat menentukan siapa pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan, tanpa intervensi dan tekanan.
"Kita lakukan secara ril, kita serahkan kepada rakyat, untuk memilih Gubernur Sumatera Utara yang pantas. Kalau tidak Edy, ya Bobby. Kalau enggak nomor 1, ya nomor dua. Terakhir kita tegakan demokrasi ini, jangan ada mengganggu dan menghianati demokrasi ini, yakin itu," jelas Edy.
