Puluhan Petani Tanjung Jabung Barat Jambi Desak KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi Bupati
- Istimewa/VIVA
VIVA Medan - Petani dari Kecamatan Merlung dan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki laporan soal dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, dalam penyelesaian pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKM).
Desakan tersebut dilakukan puluhan petani yang datang langsung dan mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI, Senin 15 Juli 2024. Aksi tersebut massa membawa spanduk meminta KPK menangani kasus yang mereka laporkan.
"Kepada KPK RI, mohon tuntaskan dugaan gratifikasi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi terkait pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKM) PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS)," tulis spanduk tersebut.
Koordinator Aksi Dedi Ariyanto, yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Imam Hasan dari Desa Badang, menyuarakan bukti yang dimiliki petani atas dugaan yang mereka layangkan.
"Kami menduga adanya persekongkolan atau kolusi terkait penyelesaian konflik antara masyarakat 9 desa dengan PT. DAS. Upaya ini meloloskan pola penyelesaian yang seharusnya sejalan dengan hasil kesepakatan rapat POKJA Kemenkopolhukam menjadi pola bantuan usaha produktif senilai Rp. 22.000.000.000 (Rp12.377.630 per Ha untuk 1.777,4 Ha). Dugaan kami atas persekongkolan tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi," ungkap Dedi.
Massa mendesak KPK ungkap dugaan gratifikasi Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat.
- Tangkapan Layar/VIVA Medan
Dedi menyampaikan bahwa aksi petani ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada KPK untuk bekerja cepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
