Jadwal PSU di Samosir dan Nisel, Tinggal Menunggu Juknis KPU RI
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menunggu petunjuk teknis (Juknis), terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) disejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Nias Selatan (Nisel).
Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengungkapkan pelaksanaan PSU akan dilaksanakan paling lama 30 hari, dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
"Untuk persiapan KPU Sumut, masih menunggu Juknis dan pengarahan terkait dengan pelaksanaan PSU dari KPU RI," kata Agus saat dikonfirmasi VIVA Medan, Senin 10 Juni 2024.
Agus mengaku sudah melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Samosir dan KPU Kabupaten Nias Selatan. Termasuk, kordinasi insiatif dari dari kedua KPU tersebut.
"Termasuk menunggu Juknis dalam persiapan pelaksanaan dan mereka sudah ke KPU Provinsi Sumut, untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan PSU. Semua itu, untuk persiapan pelaksanaan PSU," jelas Agus.
Ketua KPU Sumut, Agus Arifin.
- BS Putra/VIVA Medan
Hal senada juga disampaikan Anggota KPU Sumut, Robby Effendi Hutagalung mengatakan KPU Sumut, KPU Kabupaten Samosir dan KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Putusan MK setelah mendapatkan pengarahan KPU RI.
"Harap bersabar dan tidak bertindak sendiri-sendiri, karena yg menjadi objek gugatan adalah SK KPU 360/2024 produk KPU," kata Robby.
Untuk diketahui, dalam amar putusan pada permohonan Nomor 149 -01-16-02 yang diajukan Partai Perindo, MK memerintahkan PSU pada 1 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Samosir, yaitu TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan.
Selanjutnya pada Permohonan Nomor 184-01-04-02 yang dimohonkan Partai Golkar, MK memerintahkan PSU di 8 TPS di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan yaitu TPS 1 Desa Selina, TPS 1 Desa Selina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia, dan TPS 1 Desa Maufa.
Pelaksanaan PSU tersebut paling lama dilaksanakan 30 hari sejak Putusan Aquo dibacakan dan KPU diperintahkan untuk berkordinasi dengan jajarannya terkait pelaksanaan PSU dimaksud.
