RKPD 2025, Pemprov Sumut Fokus dan Prioritaskan Empat Aspek Pembangunan

VIVA Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, memprioritaskan empat aspek pembangunan untuk tahun 2025 mendatang. Aspek ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dalam mewujudkan Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sumut, di Hotel Santika Premier Dyandra, Kota Medan, Jumat 8 Maret 2024. Adapun keempat aspek prioritas tersebut dijelaskan Hassanudin yakni pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana yang akan dilaksanakan dalam empat belas kegiatan strategis daerah.

Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.

Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan, untuk menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan insfrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi yang akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.

Terakhir, keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan SAKIP, pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen aparatur sipil negara, serta inovasi daya saing daerah yang akan dilaksanakan melalui empat kegiatan strategis daerah.

“Untuk mewujudkan visi dan misi Sumut dibutuhkan keselarasan perencanaan dari tingkat nasional dengan perencanaan provinsi dan 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, karena itu dokumen RKPD ini harus menjadi pedoman bersama,” kata Hassanudin.

Begitu pun, baiknya sebuah perencanaan pembangunan akan sia-sia, jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik.

Halaman Selanjutnya

“Makanya selain membutuhkan smart planning, kita juga harus memiliki smart execution dan harus memiliki smart dan strong leadership, di sinilah peran kita sebagai teknokrat, sebagai birokrat dan harus mampu membawa perubahan,” tegasnya.