Bawaslu Sumut Perintahkan Tertibkan Baliho Bacaleg dan Bacapres 'Rusak' Estetika
- Haris Dasril/VIVA Medan
VIVA Medan - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menginstruksikan Bawaslu 33 Kabupaten/Kota dan meminta Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk berkolaborasi melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dari Partai Politik, Bacaleg hingga Bacapres.
"Kita meminta kepada seluruh Pemda dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menyarankan agar menertibkan baliho-baliho, yang mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota," ungkap Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis saat dikonfirmasi VIVA Medan, Selasa 24 Oktober 2023.
Aswin menjelaskan ada dua kategori baliho-baliho yang terpasang di fasilitas umum di ruas jalan hingga ruang terbuka umum. Pertama, baliho bersifat APS harus dilakukan penertiban oleh Pemda. Sedangkan yang kedua, APS terindikasi APK harus diterbitkan Bawaslu Kabupaten/Kota.
"Jadi, rencana begini sudah kita sampaikan, selama belum penetapan DCT Caleg, kemudian Bacapres. Makanya, di kategori APS. Kalau melanggar ketertiban harus ditertibkan oleh Pemda dan Bawaslu Kabupaten/Kota," kata Aswin.
Baliho caleg menempel di dinding rumah warga.
- Haris Dasril/VIVA Medan
Aswin mengungkapkan untuk APS yang terindikasi kampanye adalah unsur ajakan di baliho itu, menyangkut perseorangan. Namun, tidak ada menyebut atau mengajak untuk memilih memilih dia. Tapi, ciri-ciri ada gambar paku di nomor, ada nomor urut, citra diri, istilah dirinya begini-begini. Hal itu, sudah masuk terindikasi APK.
"Jadi, itu sudah unsur kampanye, bukan APS dia, itu (Bawaslu Kabupaten/Kota) segara ditertibkan dengan cara memanggil pengurus parpol. Baik DPD, DPC, dan Kecamatan, untuk menerbitkan Baleho mereka masing-masing," ucap Aswin.
