Pertahankan Tanah Adat Marga Lase, Ratusan Warga Hadang Kedatangan Bupati Nias Utara

Masih menurut keterangan Ododogo sampai saat ini tanah atau lahan yang akan dibangun Pasar Lahewa belum dibebaskan dan belum diganti rugi oleh pemerintah.

"Bahkan ada dugaan bahwa perencanaan teknis yang dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman wilayah Sumatera Utara atau Satuan Kerja tidak lengkap sehingga pelelangan Pasar Lahewa ini cacat hukum," tuturnya.

Untuk itu Ododogo Lase beserta tokoh masyarakat dan tokoh adat meminta agar BP2JK atau Pokja/PPK untuk menghentikan sementara rencana pembanguan Pasar Lahewa agar suasana di Kabupaten Nias Utara tetap kondusif.