Bupati Langkat Nonaktif Divonis Ringan Kasus Satwa Dilindungi, 'Orangutan' Datangi Kejati Sumut
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranging-angin divonis ringan yakni 2 bulan penjara di Pengadilan Negeri Stabat, Senin, 28 Agustus 2023. Putusan itu, menuai protes dari penggiat satwa dilindungi dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sumut, di Jalan Jendral AH Nasution, Kota Medan, Selasa 4 September 2023.
Selain dihukum dua bulan penjara, majelis hakim juga mewajibkan Terbit, untuk membayar denda Rp 50 juta. Sedangkan, Bupati Langkat nonaktif itu, tidak menjalani hukuman penjara. Dia hanya perlu menjalani masa percobaan selama 4 bulan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terbit dengan hukuman 10 bulan kurung penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Terbit oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ledis Meriana Bakkara. Terbit hanya dinyatkan lalai karena memiliki satwa dilindungi. Sebagaimana dakwan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Atas vonis ringan tersebut, para pegiat dari aliansi beberapa lembaga yang tergabung di Forum Konservasi Orangutan Sumatra (FOKUS), dilakukan dengan memajang poster dan membawa ‘orangutan’. Bukan orangutan asli, melainkan orang yang memakai kostum mirip orangutan.
“Ini adalah bentuk keprihatinan kita terhadap vonis majelis hakim terhadap terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin,” ucap Ketua FOKUS Indra Kurnia, kepada wartawan.
Ringannya vonis terhadap Terbit menjadi cermin buruk penegakan hukum kasus kejahatan kehutanan. Apalagi Terbit adalah seorang pejabat publik yang harusnya memahami soal undang-undang yang mengatur tentang konservasi.
“Kita mendorong kejaksaan untuk mengajukan banding. Menurut kita ini tidak berkeadilan ekologi,” kata Indra.
- BS Putra/VIVA Medan
Dalam aksi itu, FOKUS juga mengajukan gugatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Surat gugatan langsung diserahkan oleh ‘orangutan’ kepada pihak Kejati Sumut. FOKUS mendorong, selain kasus pidana, kasus kepemilikan satwa oleh Terbit bisa dikenakan dari sisi perdata. Terbit Rencana harus bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari pemeliharaan satwa yang dilakukannya.
“Karena setelah satwa disita, butuh rehabilitasi yang cukup lama. Sampai dia dilepasliarkan lagi. Nah ini tanggungjawab siapa? Kalau ini menjadi tanggungjawab negara, artinya menjadi beban baru bagi negara. Sementara proses untuk merehabilitasi bukan hal yang mudah. Penuntutan secara perdata menjadi pendekatan lain dalam kasus satwa liuar dilindungi. Dan ini lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku,” kata Indra.
