3 Tahun Terakhir, Jumlah Penduduk Miskin di Sumut Turun Jadi 1,24 Juta
- VIVA
“Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy),” ujarnya.
Naslindo mengatakan, realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2023 sebesar 19,29% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi triwulan I-2022 sebesar 18,51% yang berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi belanja APBD pada triwulan I-2023 juga mengalami peningkatan, didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Peningkatan ini seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Sumatera dan optimalisasi APBD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” terang Naslindo.
Disampaikan juga, berdasar data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumut tahun 2023 tercatat meningkat signifikan.
Yakni naik 28,81% (yoy), dengan realisasinya pada triwulan I-2023 sebesar 15,71%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2022 sebesar 14,22%. Peningkatan ini didorong oleh belanja barang dan modal seiring dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta infrastruktur dasar pendukung lainnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, katanya, faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah meningkatkan pendapatan per kapita yang tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%, dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93%.
“Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut. Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut," katanya.
