HBH IWO Sumut, Dirangkai Dialog Interaktif Bahas Politik dan Pelayanan Publik
- BS Putra/MEDAN VIVA
"Pelayanan publik itu diselenggarakan oleh pimpinan daerah/kepala daerah baik itu kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan lain sebagainya, merupakan sebagai pembinanya. Maka sangat tergantung kepada mereka, apakah mereka memberikan wajah yang tampan atau buruk kepada masyarakat terhadap pelayanan publiknya," jelas Abyadi.
Dari hasil penilaian tahun 2022, lanjut Abyadi, ada 16 pemerintah daerah yang mendapat predikat zona hijau, 13 pemerintah daerah predikat zona kuning dan 5 pemerintah daerah masih predikat zona merah.
"Kita berharap pada tahun 2023 ini, yang pemerintah mendapatkan predikat zona kuning dan merah bisa mendapatkan predikat zona hijau. Dan zona hijau tetap bisa mempertahankan dirinya tetap zona hijau dan jangan turun," imbuhnya.
Sedangkan Ade Sandrawati Purba dalam paparannya lebih banyak memfokuskan bagaimana sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Ade berharap, seluruh calon legislator mempunyai misi untuk merubah budaya pelayanan publik yang kerap menjadi pemicu permasalahan.
"Ini penting, karena pelayanan publik merupakan hal pertama yang akan ditemui masyarakat jika berurusan dengan kepentingannya seperti pendidik, kesehatan dan lain sebagainya," katanya.
Sebagai salah satu caleg, ia pun menjanjikan akan merubah paradigma terkait pelayanan publik yang selama ini masih dinilai jauh dari harapan.
Sementara, calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara Muhammad Firman Shah yang tampil sebagai narasumber pada dialog itu lebih memfokuskan tentang substansi dari sistem pelayanan publik itu sendiri.
