Jalan Rusak, Ketua DPRD Sumut Singgung Pemerintah Pusat Soal DBH Sektor Sawit

VIVA Medan - Jalan rusak di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, tidak terlepas dengan aktivitas kenderaan bermotor bermuatan berlebihan atau berton-ton dengan melakukan pengangkut sawit, yang mengakibatkan jalan jadi hancur dan berkubang serta berlumpur.

Atas hal itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan bila Pemerintah Pusat adil memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak perkebunan sawit dengan sesuai 30 persen. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan anggaran itu, untuk memperbaiki jalan yang rusak.

"Sebenarnya kan, dari dulu kita mintak pajak sawit ini. Kita minta janganlah segitu. Minimal 30 persenlah kita dapatkan, kalau itu terjadi di Sumut jalan sudah rusak cepat diperbaiki," kata Baskami kepada wartawan di Kota Medan, Jumat 19 Mei 2023.

Politisi senior PDI Perjuangan itu, mengatakan DBH dibagikan Pemerintah Pusat dengan adil kepada daerah, yang memiliki luas lahan sawit banyak seperti di Sumut. Sehingga jalan rusak Pemerintah daerah memiliki anggaran dan cepat melakukan perbaikan jalan.

"Mohon maaf, sampai kamar mandi kita sudah di (di Aspal) hotmix. Mampu provinsi, semua kalau bisa jalan Kabupaten/Kota, kita edukasi supaya di hotmix," jelas Baskami.

Meski tidak jelas berapa persen DBH dari pajak sektor perkebunan sawit diberikan Pemerintah Indonesia ke Pemprov Sumut. Namun, Baskami mengatakan tidak banyak diterima dari DBH tersebut. Sedangkan, jalan rusak didominasi di sekitar dan kawasan perkebunan sawit.

"Tapi nyatanya, berapa persen kita dapat, semua dibawak ke pusat, uang kita. Karena begitu banyaknya sawit yang kita produksi," sebut Baskami.



Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalan rusak parah di Labura, Sumut.

Photo :

• Istimewa/MEDAN VIVA

Baskami tidak bisa menyalahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak melakukan perbaikan jalan rusak. Karena, tidak memiliki anggaran maksimal untuk perbaikan jalan dalam pembangunan infrastruktur dimasing-masing daerah.

Baskami mencontohkan perbaikan jalan dilakukan Pemprov Sumut, harus menggunakan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun secara multiyears atau dicicil beberapa tahun dari APBD Sumut. Hal itu, karena tidak memiliki anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur.

"Jumlah yang Rp 2,7 triliun ini aja. Kita bikin multiyears, sampai sekarang belum selesai," tutur Baskami.

Baskami mengungkapkan keinginan masyarakat cuma dua sekarang, yakni jalan bagus serta baik dan kesehatan. Hal ini, cukup mudah dipenuhi, bila dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Kita terus dorong itu, karena kalau misalnya jalan itu bagus. Pertama jalan dan kedua kesehatan, itu rakyat sudah senang, gak banyak banyak permintaan mereka kok. Dari pendidikan saya lihat, yang mampu dia sekolah yang tinggi, kalau gak mampu di negeri," ucap Ketua DPRD Sumut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo akan kucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar, untuk perbaikan jalan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Perbaikan jalan akan dimulai Juli 2023 ini.

Hal itu, disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Rabu pagi, 17 Mei 2023.

"Bukan hanya di Labura ini saja ya. Banyak juga di kabupaten lainnya. Kita tidak ingin jalur-jalur logistik terhambat. Jangan sampai jalan ini menganggu. Dan untuk Sumut anggaran yang kita kuncurkan Rp800 miliar untuk di seluruh kabupaten/kota," ucap Jokowi didampingi oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Bukan hanya di Kabupaten Labura, ia juga menyebutkan bahwa banyak juga jalan rusak di kabupaten/kota lainnya yang juga akan diperbaiki pemerintah pusat. Pemerintah Pusat, membantu memperbaiki jalan rusak ini karena kabupaten/kota dan provinsi meminta bantuan untuk memperbaiki.

{{ photo_id=1918 }}

"Jalan Kabupaten ini, banyak yang rusak. Dari 33 ribu kilometer (Jalan Kabupaten/Kota) di Sumut, yang rusak kira- kira 13 Ribu kilometer. Salah satunya, yang ini kita lihat di Labura,” ucap Jokowi.

Presiden Jokowi melihat jalan rusak dalam kondisi seperti kubangan. Sehingga dalam waktu dekat, Kementerian PUPR RI, akan turun melakukan perbaikan jalan tersebut.

"Ya ini, kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat, di Provinsi Sumut ini. Jalan nasional ada 2.600 km, yang rusak kira-kira 260 km. Ini jalan nasional,” sebut Jokowi.

Yang kedua, mantan Gubernur DKI itu, mengatakan jalan Provinsi di Sumut, ada 3.005 kilometer.

"Yang rusak kira-kira 340 kilometer," tutur Presiden Jokowi.

Dengan itu, mantan Walikota Solo itu, berjanji akan melakukan perbaikan jalan rusak di Sumut dimulai pada Juli 2023, mendatang.

“Yang ini, ada 13 kilometer, kemudian yang menuju ke Sei Ledong atau Tanjung Ledong itu, ada 17 kilometer itu. Dalam keadaan yang lebih kurang sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti kita mulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli (2023),” sebut Jokowi.

Jokowi mengungkapkan untuk perbaikan jalan rusak tersebut, mendorong Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk memperbaiki jalan yang rusak berstatus jalan provinsi. Begitu juga, Bupati dan Walikota untuk memperbaiki jalan rusak berstatus jalan Kabupaten/Kota.

Namun, bila tidak sanggup atau tidak memiliki anggaran biaya untuk memperbaikinya jalan. Presiden Jokowi, mengatakan akan diambil alih oleh ke Kementerian PUPR untuk segera diperbaiki.

"Semua yang di Sumut, tetap sama kita bagi ada yang dikerjakan oleh pak Gubernur, ada yang dikerjakan pak Bupati. Ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira Provinsi dan Kabupaten tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan,” jelas mantan Walikota Solo itu.