Tantangan Berat Ketua KONI Sumut: Pertahankan Prestasi di PON 2028 dan Keberanian Pakta Integritas Tertulis

VIVA Medan - Verifikasi Tim penjaringan dan penyaringan (TPP) Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) sudah mengumumkan jika hanya Hatunggal Siregar yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Ketua Umum KONI Sumut periode 2025-2029.

Hasil verifikasi TPP ini pun menyatakan jika Musprov KONI Sumut dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI Sumut tak akan berlangsung alot. Tak ayal, Hatunggal Siregar pun menjadi calon tunggal.

Namun, jika Musprov KONI Sumut ini berjalan mulus, tugas berat sudah menantinya. Ketua Umum KONI Sumatera Utara periode 2025-2029 memiliki tantangan besar dalam mempertahankan prestasi di PON 2028 NTB-NTT mendatang. Ketua KONI Sumut kiranya harus dapat mempertahankan perolehan kontingan Sumut di PON 2024, yakni peringkat empat.

Sekretaris Umum Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Sumatra Utara Zulkarnaen Purba menanggapi hasil verifikasi tersebut. Menurutnya mereka menghormati hasil keputusan TPP. Namun ada hal yang masih mengganjal.

Terutama soal persyaratan pertama yang menyebutkan 'Calon Ketua Umum pernah menjadi salah satu pengurus atau sedang menjabat sebagai pengurus Pengprov/Badan fungsional Cabang olahraga atau pengurus KONI kabupaten/kota atau pernah menjadi pengurus KONI Sumatra Utara dan minimal 1 (satu) periode'.

"Kita semua sudah tahu hasil TPP, kita hormati itu. Walaupun di sana sini ada kecurangan masalah persyaratan-persyaratan itu. Tidak ada persyaratan dijelaskan secara utuh. Hanya dukungan, sebenarnya kan ada persyaratan lain. Tapi dilakukan penjelasan sepotong-sepotong dan seakan-akan penafsiran-penafsiran itu mendapatkan ahli bahasa," kata Zulkarnaen kepada media, Senin 14 April 2025.



TPP tetapkan hanya satu Bacalon Ketua Umum KONI Sumut yang memenuhi syarat.

Photo :

• Aris Dasril/VIVA Medan

Halaman Selanjutnya

Selain itu Zulkarnaen mengatakan jika memang hanya satu calon yang direkomendasikan, tidak serta merta langsung memimpin. Namun perlu dibuat fakta integritas tertulis.