Tantangan Berat Ketua KONI Sumut: Pertahankan Prestasi di PON 2028 dan Keberanian Pakta Integritas Tertulis

Pasal yang dilanggar soal satu periode, kalau mau dilanjutkan ke judisial review pun bisa. Sebagai praktisi hukum, kalau membaca pasal itu gak boleh sepotong-sepotong, sedang atau, dan minimal satu periode. Kalau ahli bahasa disebut sudah menilainya sertifikasinya mana. Kompetensinya apa. Di satu sisi, dari begitu banyaknya syarat, ada tidak disertakan dokumen pendukung soal kepengurusan satu periode ini," kata Arief.

Menurut pria yang berprofesi sebagai notaris ini persyaratan soal jadi pengurus minimal satu periode itu tentu berdasar. "Pasti kan ada sebabnya kenapa minimal satu periode. Di Permenpora nomor 14 walaupun berlaku Oktober juga dijelaskan minimal 5  tahun. Kalau gak berkecimpung di olahraga, pasti dia mimpin kan susah. Itulah mungkin maksud satu periode ini. Olahraga ini gak ada yang instan," jelasnya. 

Senada dengan Zulkarnaen, Arief mengatakan tugas berat menanti KONI Sumut ke depan karena Sumut harus mempertahankan rankingnya dari empat besar. "Jangan sampai turun lagi ke posisi 12 di NTB-NTT nanti. Ada kepentingan yang lebih besar untuk Sumut ini," katanya. 

Arief mengatakan ada opsi-opsi lain yang bisa ditempuh seperti diskresi atau perpanjangan jabatan Ketua Umum jika memang tidak mendapatkan calon yang benar-benar sesuai dengan syaratnya. 

"Saya harapannya kalau memang gak lolos, tegas saja TPP. Independen. Mau pencalonan ulang lagi, terserah. Ditegaskan lagi soal diskresi. Kalau memang masih ngambang. Bang John Lubis perpanjang. Kalau bang John gak mau terima diskresi itu, kita kembalikan la ke gubernur untuk mengambil alih. Karena sesuai Permenpora, boleh kepala daerah jadi ketua KONI," tambahnya. 

Soal langkah selanjutnya, Arief belum bisa memastikan. Semua tergantung bakal calon yang didukung PJSI, Parluatan Siregar. "Semua tergantung bakal calon. Berani gak beliau melakukan gugatan ke BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia)," ucapnya.

Sebelumnya menjawab soal satu periode, M Syahrir dari tim TPP mengatakan draft atau persyaratan yang disampaiken ke calon merupakan putusan rakerprov Desember 2024. "Saat itu seluruh peserta rapat kerja menerima dan bersepakat tidak mengomentari dan sudah disahkan pimpinan sidang saat itu Pak Sakiruddin," ucapnya.

Halaman Selanjutnya

Diketahui dari hasil verifikasi Hatunggal Siregar mendapat 78 dukungan yakni 32 dukungan KONI kabupaten/kota dan 46 dari pengprov cabor dan badan fungsional. Sementara Parluatan hanya mendapat 3 dukungan dari pengprov dan tidak ada dukungan koni kabupaten/kota.