Tantangan Berat Ketua KONI Sumut: Pertahankan Prestasi di PON 2028 dan Keberanian Pakta Integritas Tertulis

Selain itu Zulkarnaen mengatakan jika memang hanya satu calon yang direkomendasikan, tidak serta merta langsung memimpin. Namun perlu dibuat fakta integritas tertulis.

"Jikapun kita menerima itu, kita berharap kalau sudah terpilih sebelum memperoleh SK (Surat Keputusan), usai menyampaikan visi dan misi, perlu dibuat fakta integritas tertulis dari ketua umum di musprov. Nantinya itu jadi pegangan bagi kami pengprov. Jika tak bisa memenuhinya maka silakan mundur. Itu baru namanya gentleman," kata pria yang juga menjabat Pengurus FB Forki itu. 

Setelah itu ia juga mengatakan perlu dibuat dialog terbuka bersama para pengurus pengprov. Terutama membicarakan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur-Nusa Tenggara Barat mendatang. 

"Saya sarankan SIWO membuat forum terbuka bersama Ketua umum terpilih, karena di depan mata ada tugas yang paling berat yaitu mempertahankan hasil PON. Di PON akan datang hanya ada 40 cabang olahraga. Coba lihat prestasi kita sejak tahun 2000. Kita harus mencontoh Jawa Barat. Jadi prestasi kemarin anggapannya bukan hanya karena kita tuan rumah. Perlu evaluasi dengan dialog. Jadi jangan overconfidence," beber pria yang juga menjabat pengurus PB FORKI ini.

Menurutnya dalam olahraga hanya ada dua yang penting. Pertama soal anggaran. Kemudian yang kedua keseimbangan antara akademisi dan praktisi. "Perimbangan ideal akadem dan praktisi, jadi tercipta output yang baik untuk perkembangan olahraga di Sumut. Kalau anggaran sudah pasti," tambahnya.

Sementara Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sumatra Utara Muhammad Arief Fadhillah mengatakan pihaknya legowo bakal calon yang diusungnya tak memenuhi syarat. Namun meragukan calon lainnya yang disebut memenuhi persyaratan soal minimal pernah duduk satu periode kepengurusan badan olahraga.

"Dari judo, kami sebagai insan olahraga sportif saja kalau memang calon yang kami dukung tidak memenuhi syarat dengan hanya 3 surat dukungan. Berarti salah satu syarat tidak terpenuhi.  Apresiasi TPP tidak meloloskan. Tapi dari pendapat saya pribadi, keduanya tidak memenuhi syarat.

Halaman Selanjutnya

Pasal yang dilanggar soal satu periode, kalau mau dilanjutkan ke judisial review pun bisa. Sebagai praktisi hukum, kalau membaca pasal itu gak boleh sepotong-sepotong, sedang atau, dan minimal satu periode. Kalau ahli bahasa disebut sudah menilainya sertifikasinya mana. Kompetensinya apa. Di satu sisi, dari begitu banyaknya syarat, ada tidak disertakan dokumen pendukung soal kepengurusan satu periode ini," kata Arief.