Panglima TNI Soal Suap Kabasarnas: Kalau Intervensi, Saya Perintahkan Batalion Memagar KPK

VIVA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, jika pihaknya tidak ada melakukan intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Hal itu ditekankan Panglima TNI usai pertemuan dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang diakuinya dalam rangka koordinasi di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa lembaganya akan terus berkoordinasi dengan KPK kasus yang menjerat jenderal bintang tiga TNI AU itu.

"Kalau ketemu kemarin ya koordinasi, silaturahmi. Tadi harus koordinasi, ya, kita koordinasi," kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 4 Agustus 2023.

Yudo menegaskan, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI akan terus berkoordinasi dengan KPK sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Seperti yang disampaikan Presiden waktu itu: koordinasi, koordinasi, koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK," katanya.



Penyidik KPK menunjukkan uang hasil OTT dugaan kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas.

Photo :

• Tangkapan Layar KPK

Dia juga mengatakan tidak ada intervensi TNI terhadap KPK. Beberapa prajurit TNI yang dikerahkan ke KPK usai Henri ditetapkan sebagai tersangka bukan merupakan bentuk intervensi, sebab mereka pakar hukum yang diperintahkan untuk melakukan koordinasi sejak awal.

Halaman Selanjutnya

"Jadi, kalau intervensi itu saya memerintahkan batalion yang enggak tahu apa-apa, datang ke situ, memagar KPK—itu intervensi. Yang kemarin datang itu para pakar hukum, semuanya tahu tentang hukum, dan kita perintahkan untuk koordinasi," katanya.