Repdem Sumut Soroti Netralitas Pj Gubernur Agus Fatoni di Pilgub Sumut 2024

VIVA Medan - DPD Repdem Sumut menyorot netralitas Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni di Pilgub Sumut 2024, yang dinilai dan diduga ada keperpihakan kepada salah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari, Sabtu 26 Oktober 2024. Ia menjelaskan DPD Repdem Sumut, merupakan sayap partai PDI Perjuangan yang fokus pada demokrasi dan kebijakan rakyat. Martua menilai apa diduga dilakukan Agus Fatoni bertentangan dengan prinsip netralitas dalam birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tindakan ini, jelas melanggar asas netralitas dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawab seorang Pj Gubernur Sumut," kata Martua.

Menurut Martua, Pj Gubernur Sumut , Agus Fatoni dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang ada dan justru melakukan sejumlah tindakan yang dianggap menunjukkan keberpihakan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung pada Pilkada Serentak 2024.



Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari (tengah).

Photo :

• Istimewa/VIVA Medan

Martua menyoroti langkah dilakukan Agus Fatoni membawa atau mengajak Bobby Nasution, dalam safari dan doa bersama PON XXI Sumut, ke sejumlah daerah, beberapa waktu lalu. "Seharusnya, setiap langkah Pj Gubernur berpedoman pada aturan dan menjaga stabilitas netralitas dalam birokrasi, bukan justru memperlihatkan dukungan terhadap salah satu kandidat secara terang-terangan," ucap Martua.

Martua mengingatkan agar Pj Gubernur Sumut, tidak mencederai demokrasi yang akan berlangsung di Sumatera Utara, serta menghindari penggunaan APBD Sumut yang merupakan uang rakyat demi kepentingan kampanye. "Penjabat Gubernur Sumut harus bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan maupun anggaran demi kepentingan politik tertentu," tutur Martua.

Halaman Selanjutnya

Sebagai tambahan, Repdem juga menyoroti track record Pj. Gubernur Fatoni yang dinilai kurang baik selama bertugas di Sumatera Selatan. Ia bahkan disebut pernah menuai protes dari masyarakat setempat karena lalai terhadap tanggungjawab. Dengan itu, Martua berharap agar Sumut tidak mengalami hal yang sama dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi.