Revisi UU Penyiaran Ketua DPRD Sumut : Jangan Sampai Bungkam Demokrasi

VIVA Medan - Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto menyoroti sejumlah poin terkait reaksi keras dari para insan pers terhadap revisi Undang-undang Penyiaran yang membungkam kebebasan pers. Setelah melakukan aksi protes di depan Kantor DPRD Sumut Selasa lalu, 21 Mei 2024 para jurnalis di Kota Medan menyuarakan kebebasan pers. Apalagi rencana revisi undang-undang menghalangi kerja jurnalis dalam investasi.

Dalam pertemuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Sutarto mengatakan, Rakernas V PDI Perjuangan yang diikuti segenap kader termasuk Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, membuat rekomendasi, termasuk penguatan pers dan keterlibatan civil society.

"Kita menginginkan agar pers sebagai pilar demokrasi tetap kuat, jangan ada pengekangan demokrasi," ucapnya, Senin kemarin, 27 Mei 2024.

Dijelaskannya, seluruh Anggota DPRD Sumut kompak dan secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi terkait revisi UU penyiaran kepada DPR RI. "Kita banyak mendengar aspirasi dari kawan-kawan media dan ini menjadi catatan kita," ungkapnya.

Menurut Sutarto, salah satu fungsi pers sebagai penyampai edukasi ke publik. "Kedudukan pers tentunya dengan kaidah jurnalistik, harusnya dapat mengedukasi publik. Era saat ini merupakan era keterbukaan informasi, maka kita tentunya harus mendorong pers dalam menjalankan fungsi tersebut," tambahnya.

Sutarto menambahkan, peran media massa sebagai salah satu arus primer yang dapat menjadi sumber informasi utama. Juga menjadi pembanding validitas informasi yang bertebaran di medsos.

"Tentunya media massa, diperlukan dalam proses verifikasi dari arus informasi yang bertebaran di medsos untuk menangkal hoaks," jelasnya.

Sutarto mengatakan, profesi jurnalis memiliki tugas 'kenabian', dalam memberitakan peristiwa yang aktual di masyarakat. "Maka jangan ada nantinya, gerakan untuk melakukan kriminalisasi pada kawan-kawan jurnalis. Saya berharap wartawan dapat dilindungi hak-haknya," imbuhnya.

Dalam melakukan fungsi kontrol, menurut Sutarto, pers dapat melakukan kritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga legislatif dan yudikatif. "Pers berperan mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan itu. Kami anggap itu sebagai vitamin dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan," ucapnya.

Ia juga berharap ke depan, pers Indonesia khususnya Sumatera Utara terus melakukan kerja-kerja yang dapat menghasilkan informasi yang tepat, akurat juga terpercaya.

"Sehingga masyarakat berhasil mendapatkan opini secara objektif karena informasi sesuai data dan fakta," jelasnya.