Kejari Binjai Beri Penerangan Hukum ke Sekolah Muhammadiyah

Kajari Binjai, Jufri dengan peserta usai penerangan hukum pengelolaan Dana BOS.
Sumber :
  • Istimewa/VIVA Medan

VIVA Medan - Kejaksaan Negeri Binjai menggelar penerangan hukum (penkum) sekaligus penyuluhan kepada sekolah yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, Selasa 16 Januari 2024. Penkum yang berlangsung di Aula Kejari Binjai dibuka langsung Kajari Binjai, Jufri.

img_title Korupsi Motor Listrik MBG: 19.269 Unit Lunas, 5.565 Tak Ada Baterai dan Pelat Nomor

Penkum yang digelar Kejari Binjai mendapat antusias dari para peserta yang merupakan para kepala sekolah. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain kepala sekolah, Bendahara Dana BOS, operator, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Majelis Dikdasmen Cabang hingga daerah pun mengikuti penkum yang digelar Kejari Binjai.

Total ada 72 orang peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Jufri menjelaskan, penkum yang digelar Kejari Binjai memiliki nilai penting kepada pelaksana yang menggunakan anggaran Dana BOS. Selain itu, Korps Adhyaksa memiliki peran sentral juga dalam memberikan pemahaman terkait pengelolaan Dana BOS tersebut.

img_title Banding Nadiem Makarim Dikabulkan, Hukuman Jadi 9 Tahun - Penjara 6 Tahun Bila Tak Bayar Uang Pengganti Rp548 Miliar

"Dalam hal ini, penerangan hukum menyampaikan materi yang berkaitan tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian peran intelijen yustisi kejaksaan dalam melakukan deteksi dini terhadap persoalan hukum," ujar Jufri usai kegiatan.

"Kemudian kejaksaan juga dapat meneruskan informasi yang diterima kepada pihak-pihak terkait, yang mana apabila dalam pengelolaan Dana BOS terdapat permasalahan hukum, maka dapat dilakukan penindakan atau pencegahan melalui bidang perdata dan tata usaha negara," sambungnya.

img_title Momen Bersejarah di UMSU, Raja Muda Perlis Pimpin Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Malaysia

Dia juga menjelaskan peran penting Kejari Binjai yang dapat saja membubarkan atau menutup sebuah yayasan jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satunya tindak pidana korupsi.

"Kejaksaan dapat mengajukan gugatan pembubaran yayasan yang bermasalah oleh jaksa pengacara negara kepada pengadilan," bebernya.

Penkum yang digelar Kejari Binjai mengangkat tema pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOS.

"Penkum yang digelar Kejari Binjai ini atas adanya permohonan bimbingan hukum dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Binjai," katanya.

Para peserta cukup antusias mengikuti penkum tersebut dari beberapa narasumber yang hadir. Akhir kegiatan dilakukan pemberian cinderamata dari Kajari Binjai kepada PD Muhammadiyah Binjai berupa plakat.

"Semoga kedepannya dengan adanya Penkum Kejari Binjai ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman seluruh ASN di lingkungan PD Muhammadiyah Binjai dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan jabatan," katanya.