Bahas Kartu Kuning, BPODT Kumpulkan Pemkab se-Kawasan Danau Toba hingga BPTCUGG

VIVA Medan - Bahasa kartu kuning, yang didapatkan Geopark Danau Toba dari UNESCO, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kumpulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Kawasan Danau Toba dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG).

Pertemuan tersebut, berlangsung di Kantor BPODT, Sibisa, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kamis kemarin 19 Oktober 2023. Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mewakili dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan menjelaskan pertemuan tersebut, untuk duduk bersama mengadakan rapat koordinasi, sinkronisasi program 2024 dan Geopark Kaldera Toba. Sehingga dilakukan secara kolaborasi stakeholder terkait.

Jimmy mengungkapkan Geopark Danau Toba kena kartu kuning, kena imbasnya BPODT sebagai pihak bertanggungjawab atas peringatan dari UNESCO.

"Terkait masalah kartu kuning UNESCO Global Geopark yang sedang marak saat ini, BPODT sering dituding sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, padahal ada lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab ke Badan PBB tersebut yakni BPTCUGG sebuah badan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara," kata Jimmy, dalam keterangan tertulis, Jumat 20 Oktober 2023.

Meski begitu, Jimmy mengatakan pihaknya siap membantu BPTCUGG dalam memperbaiki Geopark Danau Toba dan keluar dari kartu kuning dan mendapatkan Green Card.

"Namun demikian BPODT siap membantu BPTCUGG agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi anggota UGG UNESCO," jelas Jimmy.

Halaman Selanjutnya

Jimmy memaparkan program-program yang sedang dikerjakan serta program akan dilaksanakan tahun 2024 terkait pengembangan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba.