UNESCO Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba, Ketua DPRD Sumut: kenapa tidak ada fungsi mereka
- Fanpage Presiden Jokowi
"Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelas politisi senior PDI Perjuangan itu.
Baskami meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk, mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga kartu kuning tersebut, bisa dicabut dari Danau Toba.
"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.
Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pelabuhan penyeberangan di Danau Toba.
- Fanpage Presiden Jokowi
Baskami meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, harus di backup. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hassanudin harus turun tangan melakukan tindakan tersebut, untuk Danau Toba. Apa lagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024, menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang di benahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," sebut Baskami.
Baskami menyarankan kepada Pj Gubsu untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan, untuk mengembangkan Danau Toba ini, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Karena, Pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di danau terbesar di Asian ini, kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.
