Pandangan Gubernur Sumut Terkait Tembak Mati Begal: Pengadilan Menentukan

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Sumber :
  • BS Putra/MEDAN VIVA

VIVA Medan - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan pandangannya terkait aksi kehajatan jalan seperti begal. Mantan Pangkostrad itu, menjelaskan bahwa menembak mati seorang memiliki aturan. Walaupun itu, pelaku begal.

img_title Target Pembangunan BRT Rampung 2027, Gubernur Sumut Sebut Butuh Kolaborasi Kuat Antar Daerah

"Menembak orang itu, disini harus (ada keputusan) pengadilan menentukan," sebut Gubernur Sumut dalam postingan video di akun instagramnya, @edy_rahmayadi dikutip VIVA, Kamis pagi, 20 Juli 2023.

Video tersebut, dalam pemaparan Gubernur Sumut dalam penanganan begal pada acara silaturahmi Forkompimda Sumut bersama dengan masyarakat Kabupaten Langkat, beberapa hari lalu. 

img_title Siap Digelar di 4 Klaster, Liga Sepak Bola Pelajar Piala Gubernur Sumut Jangkau Pelajar Daerah

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengingatkan kepada petugas kepolisian, dalam melakukan tindak tegas terukur terhadap pelaku begal. Untuk melakukan penembakan ada tahapan. Diawal tembakan ke udara, baru ditembak di bagian kaki, bukan bagian kepala yang mematikan.

"Kalau polisi, dor dor dor (ke atas) dor (baru kaki), gak langsung kepala, kaki," sebut Gubernur Edy sembari memperagakan dengan tangannya.

img_title Cegah Cuaca Ekstrem Akhir Tahun, Pemerintah Pusat dan Daerah Siapkan Modifikasi Cuaca di Sumut-Aceh

Gurbernur Edy juga menjelaskan bagaimana mengatasi aksi kehajatan jalan seperti begal, yang meresahkan masyarakat. Mantan Pangkostrad itu, mengatakan berantas begal jangan kepolisian, yang dilibatkan. Tapi, diikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tim Satpol PP bersama TNI amankan kelompok remaja membawa senjata tajam.

Photo :
  • Instagram @edy_rahmayadi

"Ada satu ketentuan, dikit-dikit polisi, dikit-dikit TNI. kapan TNI bergerak, kalau ini darurat militer, kapan polisi bergerak? apa bila darurat ini sipil," sebut Gubernur Edy.

Menurutnya, aksi begal itu masih tergolong tertib sipil, yang menjadi tugas dari Satpol PP. Namun, dibackup oleh polisi. Sedangkan, Satpol PP di Kabupaten/Kota memiliki anggaran di APBD masing-masing daerah.

"Jadi tertib sipil, ya Satpol PP, dianggarkan pakai APBD. Keluarkan Satpol PP. Berantam kau sama penjahat-penjahat itu," sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.

Selain itu, Gubernur Edy mengingatkan Kepala Daerah di Sumut untuk memahami wewenang dan fungsinya dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Jangan sampai penanganan begal ini, tidak boleh gegabah dalam bertindak. 

"Pentingnya bagi seorang Kepala Daerah untuk memahami wewenang dan fungsinya dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, termasuk saya sendiri sebagai Gubernur Sumatera Utara," tulis Gubernur Sumut disertai video dirinya saat memaparkan penanganan keamanan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
img_title