Sosok Pj Gubernur Sumut Diharapkan PKB : Netral di 2024 dan Jangan Berpolitik Praktis
- BS Putra/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, akan berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023 ini. Namun, diharapkan sosok Pejabat (Pj) Gubernur Sumut, nantinya yang ditujukan paham dengan dinamika yang terjadi di provinsi ini.
"Yang pastinya, kalau Pj nanti barang tentu kita harapkan, bisa lebih smart lah. Menerus yang baik lah, yang memperbaiki yang masih kurang," jelas Bendahara DPW PKB Sumatera, Zeira Salim Ritonga saat dikonfirmasi VIVA, Jumat 14 Juli 2023.
Zeira mengatakan sosok Pj Gubernur Sumut, nanti mampu memiliki kordinasi yang baik, dengan lembaga legislatif di DPRD Sumut sebagai mitra bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
"Jangan Pj Gubernur, patokannya Mendagri aja. Ini melanjutkan dengan pemerintah sebelumnya. Yang harus dibenahi, yang mana masih kurang," jelas Zeira.
Zeira yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Sumut itu, mengatakan kedua, Pj Gubernur Sumut, yang nanti ditunjuk oleh Mendagri yang pernah menjabat di Sumut ini. Yang pastinya, mengerti dan paham dengan masyarakat di Provinsi ini.
"Kalau sosoknya (siapa), jangan lah. Itu politisi lah, biar jabatan struktural eselon I. Paling tidak dia memahami kondisi Sumut, kondisi politik, ekonomi dan sosial. Supaya apa?, karena jabatan Pj Gubernur ini, cukup lama ini," ucap Zeira.
Zeira menjelaskan ketiga, Pj Gubernur Sumut, harus mampu membuat suasana kondusif pada tahun politik 2024 ini. Baik itu, Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada 2024.
"Jangan sampai terjadi perpecahan ya. Dalam kondisi politik memanas ini, kita minta Pj Gubernur ini independen. Jangan berpolitik praktis pula dia. Jangan berpihak kepada si A, si B atau parpol A dan parpol B dia berpihak, dia akan terus kita awasi," jelas politisi PKB itu.
Zeira meminta kepada Mendagri untuk menunjuk Pj Gubernur Sumut, yang bebas dari kepentingan dan kepentingan politik pusat. Biar dia menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"Mendagri menetapkan Pj Gubernur itu, harus berkomitmen yang diangkat Pj Gubernur bebas dari pengaruh politik mana itu. Ada pengkondisian untuk si A, si B ini. Harus kita waspadai dari awal, kalau dia berpihak akan membuat politik semakin memanas," kata Zeira.
Zeira mengatakan berikan kebebasan Pj Gubernur Sumut, memimpin Pemprov Sumut, jangan dibebankan dengan kepentingan politik praktis.
"Lebih bagus dia fokus, melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang masih kurang serta fokus dengan Pemerintah saja. Dalam peningkatan kesejahteraan, pengurangan pengangguran, meningkatan ekonomi dan infrastruktur. Sudah fokus disitu saja dia," tutur Zeira.
