Tolak Istilah Nadiem Makarim Soal Marketplace Pendidik, Anggota DPRD Sumut Hendro: Guru Bukan Barang
- Dok Kemendikbudristek
VIVA Medan - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tengah menyiapkan satu platform untuk guru atau disebut Marketplace Guru. Aplikasi yang akan direalisasikan pada tahun 2024 mendatang, mendapatkan sorotan dari Fraksi PKS DPRD Sumut.
Platform tersebut, merupakan basis data, dengan dukungan teknologi untuk semua sekolah. Bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Guru akan lebih mudah mendapat tempat mengajar.
"Saya tak sepakat, jika nama platform yang akan dibuat itu, disebut sebagai marketplace guru. Sebab guru bukan lah barang, dan istilah marketplace sangat erat dengan barang," ucap Anggota Komisi E DPRD Sumut, dari Fraksi PKS Hendro Susanto, dalam keterangan tertulis diterima VIVA, Sabtu 3 Juni 2023.
Hendro mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian dan menguji terhadap Marketplace Guru tersebut. Ia menilai belum ada kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan DPR RI. Tapi, sudah membuat resah Guru Tidak Tetap (GTT).
"Kami menerima masukan dan pesan melalui WhatsApp, Instagram kami dari para guru GTT di Provinsi Sumut. Yang tampaknya, keberatan akan rencana diatas," ucap politisi muda PKS itu.
Hendro mengungkapkan bila sebuah kebijakan mau diambil. Maka jangan terburu-buru, libatkan semua pihak. Termasuk guru honorer yang mengabdi belasan hingga puluhan tahun dan juga libatkan guru GTT yang tersebar di Indonesia.
"Jangan sampai kebijakan dibuat berbenturan dengan regulasi dan aturan pemerintah yang lainnya. Jadi Fraksi PKS DPRD Sumut, masih mengkajinya secara komprehensif, secara menyeluruh, kami akan melibatkan para guru honorer, GTT Provinsi Sumut, untuk membahasnya secara bersama," jelas Hendro.
Anggota DPRD Sumut, Hendro Susanto.
- BS Putra/MEDAN VIVA
Hendro menjelaskan bagi PKS, yang terpenting adalah menemukan formula, yang tepat untuk mengangkat para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bahkan, kalau bisa semuanya di permanenkan sebagai ASN guru.
"Dengan masa ngajar dan pengabdian yang sudah diatas 5 tahun. Itu kami setuju," tutur Hendro.
Hendro dengan tegas mengungkapkan bila rencana kebijakan Marketplace Guru, berpotensi merugikan. Maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PKS DPR RI dan pimpinan Komisi X DPR RI, untuk menolaknya platform tersebut.
"Karena, kami menemukan celah kelemahan sementara ini, dari rencana kebijakan Marketplace Guru yakni berpotensi merugikan para guru honorer, guru GTT," ucap Hendro.
