Jalan Rusak, Ketua DPRD Sumut Singgung Pemerintah Pusat Soal DBH Sektor Sawit
- BS Putra/MEDAN VIVA
Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalan rusak parah di Labura, Sumut.
- Istimewa/MEDAN VIVA
Baskami tidak bisa menyalahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak melakukan perbaikan jalan rusak. Karena, tidak memiliki anggaran maksimal untuk perbaikan jalan dalam pembangunan infrastruktur dimasing-masing daerah.
Baskami mencontohkan perbaikan jalan dilakukan Pemprov Sumut, harus menggunakan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun secara multiyears atau dicicil beberapa tahun dari APBD Sumut. Hal itu, karena tidak memiliki anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur.
"Jumlah yang Rp 2,7 triliun ini aja. Kita bikin multiyears, sampai sekarang belum selesai," tutur Baskami.
Baskami mengungkapkan keinginan masyarakat cuma dua sekarang, yakni jalan bagus serta baik dan kesehatan. Hal ini, cukup mudah dipenuhi, bila dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
"Kita terus dorong itu, karena kalau misalnya jalan itu bagus. Pertama jalan dan kedua kesehatan, itu rakyat sudah senang, gak banyak banyak permintaan mereka kok. Dari pendidikan saya lihat, yang mampu dia sekolah yang tinggi, kalau gak mampu di negeri," ucap Ketua DPRD Sumut.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo akan kucurkan anggaran sebesar Rp 800 miliar, untuk perbaikan jalan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Perbaikan jalan akan dimulai Juli 2023 ini.
