Politisi PDIP Ini Tuding KPU Medan 'Menghapus Jejak' Profesor Cawalkot Ridha

VIVA Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sedang menjadi sorotan publik, karena tidak mencantumkan gelar Profesor, untuk Calon Walikota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya, pada penetapan dan pengundian nomor urut pada Pilkada Medan 2024.

'Hilangnya' Profesor tersebut, ternyata ikut menjadi sorotan politisi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan. Ia menjelaskan bahwa tindakan KPU Kota Medan untuk tidak mencantumkan gelar Profesor Ridha Dharmawijaya, Calon Walikota Medan dari PDI Perjuangan nomor urut 2 tidak memiliki dasar hukum dan KPU Medan dituding serta diduga 'menghapus jejak' sang profesor itu.

"Tindakan KPU Kota Medan tersebut diduga order dari pihak tertentu, yang memiliki kuasa untuk memberi tekanan. Ada pihak yang kuatir akan kalah di Pilkada Kota Medan jika gelar Prof tetap dicantumkan," kata Sutrisno, Kamis 3 Oktober 2024.

Sutrisno yang juga menjabat sebagai Presedium Kornas itu, mengatakan ada pihak yang diduga menekan KPU Medan, diduga sama dengan pihak yang memberi tekanan kepada KPU Sumut, untuk menghapus zonasi kampanye.



Penetapan nomor urut calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Photo :

• Istimewa/VIVA Medan

"KPU Sumut menghapus sistem zonasi persis sehari pasca pengundian nomor urut Paslon. KPU Sumut menyebut ada Paslon yang meminta penghapusan zona kampanye. Maka KPU Medan dan Sumut berhasil menjadi KPU 'penghapus' yang layak diberi penghargaan," kata Sutrisno.

Sutrisno mencontohkan Pilpres 2024 diikuti oleh Paslon yang memiliki gelar Profesor, yakni Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD. Gelar Prof. Dr. Mahfud MD tetap dicantumkan karena Mahfud MD tidak pernah sosialisasi diri dengan tagline Indonesia butuh Profesor. "Berbeda dengan Ridha, dengan tagline Medan butuh Profesor. Medan butuh Profesor sangat kuat hingga mengusik para 'ketua'. Sebutan Kota para ketua akan hilang jika Prof. Ridha menang Pilkada, diganti dengan kota Profesor," tegas Sutrisno.

Halaman Selanjutnya

Sutrisno mempertanyakan seharusnya, KPU Medan seharusnya menjadikan dokumen kependudukan atau KTP Prof. Ridha sebagai dasar. Jika negara sendiri mengakui gelar Prof di KTP Ridha, mengapa KPU Medan tidak mengakuinya?. "Bukankah KPU Medan sebagai penyelenggara Pilkada harus mandiri, tidak memiliki vested kecuali Pilkada sukses?. Sejumlah pertanyaan tersebut akan muncul jika KPU Medan tetap tidak mencantumkan Prof," sebut Sutrisno.