Gubsu, Walkot Medan Hingga Menteri PUPR Digugat di PTUN Medan Terkait Pembangunan Underpass Juanda
- Dok Pemko Medan
"Mewajibkan tergugat 1 sampai dengan tergugat VII, untuk tidak melakukan tindakan Pemerintahan dan menghentikan tindakan Pemerintahan berupa tindakan faktual Pembangunan Underpass tersebut," kata Refman.
Refman mengungkap pihaknya sudah menyampaikan surat penolakan pembangunan ke Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Presiden RI, Joko Widodo, DPR RI hingga Ombudsman RI. Namun, tidak mendapatkan respon. Sehingga pihaknya, melakukan gugatan ke PTUN Medan.
Refman mengungkap menyayangi kajian dilakukan oleh Fakultas Teknik USU. Dimana, pembangunan Underpass itu, hanya terkena pelebaran sebelah kiri dari Jalan Juanda menuju persimpangan Brigjen Katamso. Sedangkan bagian kanan alah sebalik tidak terkena pelebaran. Hal ini, pembangunan tidak menciptakan keadilan.
"Kenapa pelebaran jalan sebelah kiri saja, sebelah kanan nggak, ada apa atau ada apa ini atau apa ada hotel itu, hotel tuh ya kan?. Habis itu, mall perlengkapan rumah juga tidak terkena. Itu pendapat saya, bahwa pelebaran itu harusnya kiri kanan," jelas Refman.
Dengan itu, Refman mengaku merasa terzolimi, karena usaha-usaha kecil yang menjadi korban pembangunan tersebut. Sedangkan, pengusaha besar seperti ada hotel hingga mall perlengkapan rumah tangga, tidak terkena imbas pembangunan Underpass tersebut.
"Nah pengukuran dilakukan selama ini, gak pernah sebelah kiri aja lah. Kan enggak ini, teknis. Saya akan pertanyakan nanti ilmu apa yang dipakainya, melebarkan jalan itu sama harusnya kan kiri dan kanan sama, ini tidak," ucap Refman.
Refman mengkritik soal pembangunan patung di bundaran Jalan Juanda. Yang dinilai akan membuat macet di sekitar jalan tersebut.
