Jangan Tergoda Politik Uang dan Sembako di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi: Tegakan Demokrasi

VIVA Medan - Kepemimpinan Edy Rahmayadi menjadi Gubernur Sumut periode 2018-2023, penuh dengan tantangan harus dilakukan tepat, cepat dan baik. Tahun pertama memimpin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, yang harus dibayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,7 triliun.

Utang tersebut, dilunaskan Edy pada tahun 2019, kepada 33 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut ini. Baru melakukan pembangunan di tahun 2020, Indonesia termasuk Sumut, dihadapi dengan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua Bappilu DPD PDIP Sumut, yang juga anggota DPRD Sumut, Mangapul Purba, dalam acara 'Nongki Bareng Edy Rahmayadi', dengan tema 'Merawat Keseimbangan Demokrasi dan Keadaban Politik'. Kegiatan ini, digelar DL Cafe, Jalan Maluku Atas, Kota Pematangsiantar, Sabtu sore, 7 September 2024.

"Dalam 5 tahun pertama, 1 tahun membayar utang dalam periode yang lalu. Tahun pertama dan tahun kedua, menjadi panglima pengendalian dan melawan Covid-19 alias tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Mengapul.

Dalam kegiatan ini, dihadiri Bacalon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, tampak hadir, Bacalon Walikota Pematangsiantar, Yan Santoso Purba, mantan anggota DPRD Sumut dari PDIP, Sutrisno Pangaribuan beserta sejumlah pengurus DPD PDIP Sumut dan Pematangsiantar. Meski Edy Rahmayadi tidak didukung dan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Sumut 2018, lalu.

Mengapul mengatakan antara mantan Pangkostrad itu, bersama Fraksi PDIP DPRD Sumut saling dukung dalam pembangunan di Sumut. "Tahun ketiga dan tahun keempat kita lakukan kolaborasi, dengan konsisten kita mendukung sikap politik beliau, yang mau bertarung untuk kepentingan rakyat, bukan golongan," ucap Mengapul.

"Di Tiktok, beliau menyampaikan karena beliau melirik PDIP Perjuangan, dalam perjalanan selama karier selalu bergandengan tangan dengan PDIP. Pada Pilkada Sumut (2018) lalu, kita tidak bersama, hari ini kita sang jenderal," kata Mengapul kembali.

Mengapul mengungkapkan bahwa Edy adalah sosok pemimpin yang menjalankan karier dari bawah hingga menjadi Jendral bintang TNI. Bukan karena bantuan orang tua maupun mertua, apa didapatkan mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

"Kami menilai beliau sosok Perjuangan, beliau bukan anak Jenderal, beliau hanya anak dari seorang Sersan. Beliau bukan anak menteri, tapi beliau berhasil jadi anak Jenderal," kata Mengapul.

"Saya jamin di kalangan masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, saya pasang badan Pematangsiantar dan Simalungun berjuang untuk kemenangan pak Edy," sebut Mengapul.

Mengapul mengungkapkan bersama rakyat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun siap memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024. "Mohon maaf pemilih saya ada 70 ribu orang, yang ada disini, kita bersatu kedepan, kita bisa meraih kemenangan Siantar dan Simalungun untuk pak Edy yang signifikan," jelas anggota DPRD Sumut itu.

Mengapul meminta maaf 15 tahun sebagai Ketua Bapilu DPD Sumut, dengan menyindir salah mendukung pemimpin yakni Bobby Nasution, ternyata yang dibesarkan anak harimau. "Saya meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara, yang kami besarkan selama ini salah. Kami pikir domba rupanya harimau. Mau adik-adik dipimpin oleh sistem oligarki, kita Junjung tinggi demokrasi sehat dan bermartabat. Itu ada sama bapak Edy Rahmayadi," sebut Mengapul.

Sementara itu, Bacalon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bercerita berjuang bersama dengan PDI Perjuangan membangun Sumut lima tahun tersebut hingga partai berlambang banteng itu, mendukung dirinya di Pilkada Sumut tahun ini.

"Pada saat itu, saya tidak berada di PDIP, saat saya ditinggal orang-orang partai, PDIP yang mengusung saya saat ini. Hebat kali saya, tidak. Tapi, itu pandangan anak bangsa," kata Edy dihadapan ratusan orang yang hadir dalam acara tersebut.

Edy mengatakan dengan jumlah 21 kursi, seharusnya bisa mengusung kader sendiri di Pilgub Sumut 2024. Tapi, demi kemajuan dan mensejahterakan rakyatnya, hal itu tidak dilakukan PDIP. Malah memilih Calon Gubernur Sumut diluar partai alias non kader.

"21 kursi seharusnya, PDIP bisa langsung menunjuk kadernya sendiri. Ayo kita berjuang, 63 menjelang 64 tahun. Sudah tua kau edy. Kalau saya tak maju akan memperbanyak dinasti itu. Jangan salahkan aku maju, Karena aku maju sayang sama bangsa ku ini," jelas Edy.

Edy mengimbau masyarakat Sumut di Pilkada Sumut 2024, jangan mau digoda dengan uang dan sembako untuk memilih salah satu paslon di Pilgub Sumut. Dia mengajak masyarakat menciptakan demokrasi bermartabat di Pilgub Sumut 2024.

"Bukan karena uang, bukan beras, tapi sama-sama kita tegakan demokrasi bermartabat di Sumatera Utara ini," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Sebagai informasi, capaian Edy Rahmayadi selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut periode, seperti honor guru honorer dari Rp 40 ribu menjadi Rp 90 ribu per jam. Ribuan guru honorer di Sumut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian, Edy sudah membangun 35 sekolah baru tingkat SMA dan SMK sesuai dengan perkembangan industri saat ini. 1.861 kilometer jalan provinsi di perbaiki, 27 jembatan baru, 9 rumah sakit, 100 proyek penyediaan air bersih, 25 destinasi wisata utama. Sedangkan, APBD peningkatan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 11 triliun.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi-2,2 persen meningkat 5 persen. Stunting dari 31,5 persen, turun menjadi 22 persen dan pertumbuhan UMKM terus meningkat.