1,5 Juta Hektare Lebih Hutan di Sumut Rusak, Penetapan Kawasan Penyebab Utama
- Istimewa/MEDAN VIVA
"Pemerintah daerah sebagai pengelola tidak hanya menjalankan target, tapi juga bisa mereformasi pengelolaan kawasan hutan. Karena bila tidak ada reformasi akan terjadi kondisi yang lebih parah lagi," katanya.
Panut juga mewanti-wanti Gubernur Sumut mendatang. Ia berharap pemimpin provinsi ini memiliki visi dan misi tegas menyelamatkan kawasan hutan. Hal ini pun menjadi sorotan pihaknya, karena Sumut salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
"Apalagi nantinya leadership (Gubernur) di Sumut tidak memiliki visi misi penyelamatan hutan, gawat kita. Karena kalau pemimpin berikutnya tidak memperdulikan ini pasti akan menjadi preseden buruk bagi Sumut," tegas Panut.
Kepala BPTN III Stabat BBTNGL, Palber Turnip (baju hijau).
- Istimewa/MEDAN VIVA
4 Ribu Hektare Spot TNGL Rusak Gegara Konflik
Dialog tersebut turut menghadirkan Kepala BPTN III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Palber Turnip sebagai narasumber. Ia mengatakan, bila kawasan TNGL seluas 4 ribu hektare lebih rusak, yang disebabkan karena
"Beberapa spot taman nasional bentuknya keterlanjuran karena konflik di Aceh, kemudian ada perbatasan dengan Aceh, ada perubahan batas kawasan," ungkap Palber.
