Cawe-cawe Pj Gubernur di Pilgub Sumut, Pengamat Politik: Tak Ada Manfaatnya untuk Masyarakat
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara sudah menetapkan dua pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut tahun 2024. Dua paslon bertarung Pilgub Sumut tersebut, yakni Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dan Muhammad Bobby Nasution-Surya, untuk meraih suaranya rakyat pada 27 November 2024, mendatang.
Menyikapi penetapan kedua paslon itu, Pengamat Politik Sumut, Rafriandi Nasution mengajak masyarakat Sumut, untuk ikut serta dalam mengawasi tahapan yang sisa di Pilkada Sumut 2024, hingga tahapan pemungutan suara nantinya.
"Perlunya kesadaran masyarakat sipil atau kelas 'Civil Society' beserta elemen-elemennya, ikut bersatu dan kompak menyuarakan perlunya Pilkada sebagai suatu proses demokrasi yang langsung umum bebas, rahasia jujur dan adil dan bebas intervensi kekuasaan pemerintah maupun aparatur setingkatnya," kata Rafriandi kepada VIVA Medan, Senin 23 September 2024.
Selain itu, Rafriandi juga menghimbau elemen civil society para penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan Partai Politik (Parpol), harus terlibat dalam pengawasan Pilkada Sumut 2024. Rafriandi juga mengingatkan kepada KPU Sumut dan Bawaslu Sumut, untuk mampu menjaga independensi dan integritas.
KPU Sumut umumkan penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
- BS Putra/VIVA Medan
Sehingga partisipasi publik terhadap Pilkada Sumut ini, sendiri akan mencerminkan hasil yang akan dihormati dan dijaga semua pihak. "Tapi jika KPU dan Bawaslu terdapat oknum yang tidak netral, bahkan dapat mencoreng proses perjalanan Pilkada itu sendiri. Maka bisa terjadi protes yang berlarut-larut dan panjang serta akan menghabiskan energi kita bersama, ekonomi terhabat, dan berbagai macam gangguan dimasyarakat bisa terjadi pemboncengan disana sini," jelas Rafriandi.
"Jadi hendaknya KPU dan BAWASLU harus menjaga dan menghormati jati dirinya dan keluarganya," kata Rafriandi kembali.
Rafriandi kembali mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ASN yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Baik sebagai Pj Gubernur Sumut dan Pj Bupati/Walikota untuk tidak Cawe-cawe di Pilkada serentak 2024, untuk menguntungkan salah satu paslon.
"(Pj Gubernur dan Pj Bupati/Walikota) sebagai pejabat politik sekaligus ASN, tentu harus menghormati jabatan yang disandangkan dipundaknya karena tidak ada yang abadi di dunia ini, kalau prilaku cawe cawe masih ingin dilakukan, dan tak ada manfaatnya buat masyarakat didaerah yang akan menentukan pilihannya dalam Pilkada nantinya di 27 November 2024," sebut Rafriandi.
Rafriandi mengatakan sosok Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sangat menjunjung tinggi asas demokrasi, tanpa Cawe-cawe, tanpa intervensi. Sehingga demokrasi berjalan dengan baik sesuai keinginan masyarakat, memilih pemimpinnya untuk lima tahun kedepan.
"Jadi hentikan dari sekarang niat, akan cawe-cawe, karena belum tentu ada jaminan pada pemerintahan baru Prabowo Subianto, nantinya akan meneruskan perilaku tidak demokratis itu, dan mencederai suara hati nurani rakyat," kata Rafriandi.
Rafriandi menambahkan perilaku curang tempatnya di neraka nantinya apalagi Aparatur yang besar tanggungjawabnya dan disumpah, saat menyandang jabatan tersebut harus hati-hati.
"Kematian tidak mengenal tempat dan waktunya, jika sudah waktunya maka Allah SWT mudah mencabut nyawanya. Untuk itu, jadikan amanah yang dipikul sebagai niatan ibadah didunia ini," ucap Rafriandi.
