Merugikan Negara Rp 32,7 Miliar, Mantan Bupati Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara

Kemudian diketahui bahwa ada 350 hektar yang dibagikan ke masyarakat, padahal berdasarkan keputusan menteri pertanian No.923/KPTS/Um/12/1982 27 Desember 1982, bahwa dari tanah yang dibagikan 234 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan lindung dan 116 diantaranya masuk ke area penggunaan lain (APL).

Atas keterlibatannya dalam proses mengeluarkan izin lahan tersebut, berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sumatera Utara Nomor : R-28/PW02/5.2/2021 tanggal 15 Juni 2021, negara mengalami kerugian Rp32.740.000.000.