Peristiwa Morowali, Anggota DPD RI Dedi Iskandar : Diperhatikan SMK3, Tidak Boleh Mengabaikan Nyawa

VIVA Medan - Kejadian ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menimpa belasan pekerja lokal dan asing, Minggu 24 Desember 2023 lalu. Dinilai sebagai pelajaran bagi seluruh daerah untuk penguatan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.

Atas kasus ini, Anggota Komite III DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara angkat bicara. Pasalnya ada dugaan kelalaian terhadap prioritas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

"Tentu bagi kita di DPD RI, ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut keselamatan tenaga kerja. Kita belum mendengar ada penyelesaian yang tuntas terkait tindak lanjut perlindungan pekerja, selain belasungkawa dan santunan kepada korban. Sementara sanksi berat bagi perusahaan, jarang sekali kita dengar," ungkap Dedi Iskandar kepada wartawan di Medan, Jumat 29 Desember 2023.

Pun begitu, Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua PW Al-Washliyah Sumatera Utara (Sumut) memahami bahwa perusahaan juga pasti memiliki kepentingan bagi kebutuhan bisnis. Utamanya, sebagai pihak yang menampung tenaga kerja dengan jumlah besar, dimana muaranya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Tetapi kepentingan itu tidak boleh mengabaikan nyawa orang. Artinya standarisasi kemanusiaan harus berada di atas kepentingan bisnis. Tenaga kerja harusnya menjadi faktor produksi yang sangat penting. Karena sebagai faktor penggerak dalam kegiatan usaha dengan modal tenaga sekaligus pikiran," jelas Calon Anggota DPD RI nomor urut 7, dapil Sumut ini.



Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.

Photo :

• Istimewa/VIVA Medan

Karena itu pula, Dedi Iskandar Batubara mengingatkan agar peran pemerintah, khususnya di Sumatera Utara untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap K3. Dan yang terpenting, bagaimana menjadikan seluruh perusahaan memastikan diri memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).

Halaman Selanjutnya

"Yang jadi pertanyaan, sejauh mana peran pemerintah daerah terhadap wacana K3 ini. Apalagi kita tahu, ada Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P) Sumatera Utara yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Sudah sampai dimana keberadaan dan eksistensinya bagi kepastian atas ketentuan K3," jelas Dedi Iskandar.