Niat Makamkan Ibu Satu Liang Lahat dengan Ayah, Pasutri di Deli Serdang Diminta Bayar Rp5 Juta

Menanggapi hal ini, wartawan mencoba mencari info kebenaran tentang kebijakan ini. Hasilnya, diduga berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Saring, selaku Kepala Dusun (Kadus) 4 yang juga menjabat sebagai Kaur Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Seituan.

Saat dikonfirmasi Saring mengakui, bila tarif Rp 5 juta itu sebagai bentuk penolakan warga di luar Desa Bandar Klippa, karyawan aktif PTPN IX, pensiunan dan STM 3 desa saja.

"Kalau yang bersangkutan tidak menjadi anggota STM tanah wakaf di sini dan bukan penduduk warga Bandar Klippa maka dikenakan biaya sebesar itu," jawab Saring enteng.

Saring yang diketahui masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Kadus 4 ini, mengaku hal itu bukan kebijakannya melainkan kesepakatan bersama Kadus Bandar Klippa pada waktu itu.

"Karena selama ini orang dari luar di TPU muslim yang notabene kuburan itu diperuntukkan bagi warga Desa Bandar Klippa," katanya lagi.

Dilanjutkannya, setelah pergantian pengurus, maka diambil kebijakan bersama dengan anggota STM dari 3 desa yaitu Bandar klippa, Desa Tembung, dan Sambirejo Timur  yang berjumlah 38 STM, dengan jumlah anggotanya sekitar 11.000 KK yang tercakup di STM, tanah wakaf.

"Sebetulnya penolakan secara halus, jadi jangan salah tanggap kami mencari keuntungan dan seolah mencekik leher," tutur Saring.

Halaman Selanjutnya

Ditanya jika kutipan tersebut sesuai dengan aturan, Saring yang juga Kaur Desa Bandar Klippa ini menjawab jika tanah wakaf Pasar IV diperuntukan untuk masyarakat Bandar Klippa, karyawan aktif PTPN IX dan pensiunan karyawan.