Fraksi PKS DPRD Sumut Bentangkan Poster Tolak Kenaikan Biaya Haji Saat Paripurna

"Tentu ini, memberatkan sekali bagi kami, umat islam yang akan naik haji. Sudah menabung menunggu sampai 15 tahun 20 tahun, harganya Rp 25 juta. Tiba-tiba harus menambah jumlah yang besar. Ini kan memberatkan masyarakat, khususnya Indonesia yang notabene, petani, nelayan. Ini sangat terasa sekali dengan kenaikan itu," sebut Jumadi.

Jumadi mengingatkan Pemerintah Indonesia, terkhusus Kementerian Agama untuk tidak mencari keuntungan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tugas Pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat menunaikan ibadah haji.

"Pemerintah harus menjadi pelayan, jangan jadikan ibadah haji ini. Untuk mencari keuntungan," ucap Jumadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut.