Harga Tiket PRSU 2023 Jadi Sorotan, Karena Tidak Merakyat
- Istimewa/MEDAN VIVA
Selain itu, Gunawan juga mengungkit penyelenggaraan PRSU Ke-49 tahun 2023 ini yang dipercayakan PT PPSU kepada entitas bisnis dari luar Sumatera Utara, yakni Decapitol Communication. Di sisi lain, konflik antara PT HMI dan PT PPSU terkait penyelenggaraan PRSU Ke-49 dipandang sangat berpotensi menjadi moral hazard (risiko moral) bagi Gubsu Edy Rahmayadi, jika tidak segera diselesaikan.
Pandangan ini dikemukakan secara terpisah oleh Sekretaris Kelompok Kerja Kehumasan Sumatera Utara (Pokja Humas Sumut), Mirza Syahputra.
“Secara moral, Gubsu Edy Rahmayadi harus menunjukkan iktikad menyelesaikan konflik yang mengiringi perjalanan PRSU. Ini menyangkut tumbuh-kembangnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), sekaligus legacy politiknya di penghujung masa jabatan,” ungkap Mirza.
Pria yang dikenal sebagai praktisi pemasaran (marketing) produk massal (mass product) asal Kota Medan ini berpendapat begitu setelah mencermati konflik antara PT HMI dan PT PPSU yang belakangan mengemuka.
“Sebagai sebuah entitas bisnis skala UMKM di Sumut, pengharapan PT HMI menurut saya manusiawi dan patut direspons. Jika pandemi Covid-19 tidak melanda dunia tahun 2020 lalu, maka PT HMI sejatinya muncul sebagai pionir dalam upaya menginovasi penyelenggaraan PRSU,” tukasnya.
Sebagai praktisi, Mirza mengaku sempat mengikuti rangkaian kick-off Sumut Fair 2020 yang diselenggarakan PT HMI dalam rangka sosialisasi konsep, sebelum akhirnya even bisnis tersebut dinyatakan oleh Gubsu Edy ditunda lantaran pandemi.
"Waktu itu saya menyimpulkan konsepnya bagus, lebih mengadopsi penyelenggaraan ekspo di luar negeri, juga Jakarta Fair. Mereka berencana mengemas Sumut Fair 2020 sebagai ruang komunikasi dan transaksi entitas bisnis,” ungkapnya.
