Dikritik Ombudsman Soal Pelayanan Publik, Gubernur Edy: Sakit Hati Pak!
- Dok Pemprov Sumut
VIVA Medan - Gurbernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku sakit hati, mendapatkan kritikan dari Ombudsman RI, terhadap pelayanan publik dinilai amburadul di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut. Karena, akan menjadi 'senjata' bagi lawan politiknya.
Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Edy pada penyerahan hibah asset Pemprov Sumut kepada Ombudsman RI, di Gedung Ombudsman RI di Jakarta, Selasa kemarin, 6 Juni 2023.
“Sakit hati, Pak! Karena kami pejabat politik. Satu kali Bapak (Ombudsman RI) ucapkan (mengkritisi) atau menggambarkan kondisi penyelengaraan pelayanan publik, maka para lawan politik akan seratus kali mengeksposnya. Karena dia (lawan politik) butuh itu,” ucap Gubernur Edy.
Meski menerima hibah tanah dan gedung dari Pemprov Sumut. Namun, Gubernur Edy mengatakan independensi Ombudsman RI Perwakilan Sumut sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik, tidak boleh luntur.
“Dia (Ombudsman) harus benar-benar independen. Tidak boleh luntur,” tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.
Gubernur bahkan menegaskan, justru menjadi salah kalau lantas gara-gara hibah tanah dan gedung tersebut, tugas dan fungsi Ombudsman RI menjadi terganggu.
“Demi Tuhan, demi Allah, tidak ada niat dalam pemberian hibah ini untuk supaya Bapak (insan Ombudsman RI) tidak mempersoalkan (mengawasi) pemerintah daerah. Ombudsman RI harus terus mengkritisi pemerintah daerah, juga Pemkab/Pemko dengan segala kekurangannya,” jelas Gurbernur.
Namun begitu, Edy Rahmayadi menegaskan tidak apa-apa. Menurutnya, itulah risiko dan akan memacu untuk para pejabat politik untuk bekerja lebih baik.
“Yang penting, Bapak (Ombudsman-red) saat mengkritisi, tidak ada intervensi atau pesanan. Kalau kritikan dilakukan karena faktor intervensi atau pesanan, itu sudah lain ceritanya,” tegas Edy Rahmayadi.
Terakhir, mantan Pangkostrad itu, mengajak untuk terus bergandengtangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat.
“Yang Bapak (Ombudsman-red) lihat atau awasi ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat. Mulai dari infrastruktur dan semua kebutuhan sehari dalam kehidupan masyarakat,” kata Gurbernur Edy.
Asset Pemprov Sumut yang dihibahkan untuk dijadikan sebagai Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut itu, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Medan.
