Ini Langkah Pemprov Sumut dalam Mengantisipasi Ancaman Flu Burung
- Bagus Syahputra/VIVA Medan
Medan,VIVA Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mencatat Kabupaten/Kota untuk melakukan deteksi serta penanggulangan potensi wabah penyakit zoonosis, khususnya flu burung atau Avian Influenza secara cepat, tepat, dan terintegrasi.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap saat membuka Workshop Penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Joint Outbreak Investigation (JOI) serta Respons Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung yang digelar di Hotel Santika Diandra Medan, Selasa 9 Juni 2026.
Sulaiman Harahap mendorong untuk terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman flu burung. Upaya tersebut, dilakukan melalui penguatan Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sulaiman Harahap juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pertanian RI, serta mitra pembangunan internasional seperti FAO dan Health Security Partners (HSP) yang telah bersinergi menginisiasi kolaborasi strategi tersebut.
“Perkembangan global menunjukkan adanya berbagai varian virus baru. Kondisi ini menuntut kewaspadaan kita agar tidak dapat berkurang sedikit pun,” kata Sulaiman Harahap.
Pj Sekda Sumut, Sulaiman Harahap.
- dok Pemprov Sumut
Sulaiman Harahap menegaskan bahwa flu burung hingga kini masih menjadi salah satu ancaman zoonosis global yang memerlukan perhatian serius. Virus yang dapat menular dari hewan ke manusia tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan perekonomian daerah.
“Upaya terpadu melalui investigasi lapangan yang cepat serta koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penularan dapat diantisipasi sedini mungkin,” tegas Sulaiman.
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki karakteristik wilayah dengan aktivitas peternakan, perdagangan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadi penggerak perekonomian daerah, namun sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis apabila tidak diantisipasi dengan sistem ketahanan kesehatan yang kuat.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong penerapan pendekatan One Health (Satu Kesehatan) sebagai landasan utama dalam penanggulangan wabah. Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.
“Tantangan penanggulangan penyakit zoonosis tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, akademisi, rumah sakit, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan internasional. Jika aspek ketiga dalam One Health ini berjalan padu, maka kemampuan kita dalam deteksi dini, pencegahan, dan respons wabah akan jauh lebih efektif,” tambahnya.
Sulaiman juga menegaskan, hasil pembahasan dan rekomendasi dari lokakarya tersebut akan menjadi bahan penting bagi Pemprov Sumut dalam penyusunan program kerja dan kebijakan anggaran melalui perangkat daerah terkait.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Windy menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, didukung melalui kemitraan strategis bersama HSP Indonesia.
Workshop diikuti 47 peserta yang merupakan perwakilan Tim Gerak Cepat lintas sektor. Penguatan kapasitas difokuskan pada tiga daerah prioritas dengan tingkat mobilitas tinggi, yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deliserdang.
Sejumlah instansi strategis turut mengambil bagian dalam kegiatan ini, antara lain RSUP H. Adam Malik Medan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP/PTKM) Medan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, asosiasi profesi, serta berbagai lembaga mitra pembangunan kesehatan.
Melalui lokakarya ini, diharapkan Sumatera Utara semakin siap membangun sistem ketahanan kesehatan daerah yang tangguh, memperkuat koordinasi lintas sektor di lapangan, serta menghasilkan rekomendasi taktis untuk melindungi masyarakat dari ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung.
