Pemprov Sumut Gandeng Aparat Penegak Hukum Demi Perkuat Pengawasan dan Penertiban Tambang Ilegal

Medan,VIVA Medan – Dalam memastikan aktivitas pertambangan di daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upayapengawasandanpenertibanaktivitaspenambangan ilegaldengan menggandeng aparat penegak hukum (APH). 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam keterangan persnya, Selasa 9 Juni 2026. 

Dedi mengatakan aktivitas penambangan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Pemprov Sumut berencana menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang ditemukan.

“Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kami berencana untuk membuat MoU dengan APH yaitu pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban penambangan ilegal di Sumut,” ucap Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Sumut berkomitmen menertibkan praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

"Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas penambangan yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi," katanya.

Ia menambahkan, kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis agar upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mampu menegakkan penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pemprov Sumut mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, serta kaidah pengelolaan lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga sektor pertambangan sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak aktivitas penambangan ilegal.