Guru Besar USU Menyatakan Sikap Minta Presiden untuk Bersikap Netral di Pemilu 2024
- BS Putra/VIVA Medan
VIVA Medan - Keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara pada saat ini. Sejumlah guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), tergabung dalam gerakan moral, menyatakan sikap di Gedung Pancasila, Kampus USU, Kota Medan, Selasa petang, 5 Febuari 2024.
Guru besar yang hadir dalam pernyataan sikap ini, yakni Prof Dr Ningrum Natasya , Prof Dr Nurlisa Ginting, Prof Dr Runtung Sitepu, Prof Dr Robert Sibarani, Prof Sondang Pintauli. Kemudian, Prof Dr Budiman Ginting. Sedangkan, dari Alumni Ir Akhyar Nasution Mantan Walikota Medan dan Roy Fachraby Ginting SH M.Kn Akademisi dan Praktisi.
Pernyataan sikap diawali dengan menyanyikan lagu Pada Mu Negeri. Kemudian, dibuka oleh Guru Besar Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait.
"Hal ini sebagai upaya menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta menjaga suasana tertib, aman, dan damai selama dan setelah pelaksanaan pemilu," kata Prof. Ningrum.
Sejumlah Guru Besar USU minta Presiden netral di Pemilu.
- BS Putra/VIVA Medan
Dalam pernyataan sikap tersebut, dibaca oleh Prof Dr Nurlisa Ginting, menyatakan bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo bersama Menhan, Prabowo Subianto.
- Fanpage Presiden Jokowi
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kami semua untuk dapat di laksanakan demi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Guru besar Fakultas Hukum USU Profesor Budiman Ginting mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan jabatan politik, tapi menunjukkan sosok kenegarawanan dalam Pemilu 2024, dapat dicontoh oleh masyarakat luas di Indonesia.
Budiman menjelaskan pernyataan sikap ini dilakukan menyusul kondisi eksekutif yang sudah melanggar dari sisi moral dan etika. Sehingga guru besar bergerak memberikan peringatan kepada Presiden RI.
“Belakangan dari pelaksanaan demokrasi tercabik-cabik dan dia (Jokowi) sebagai kepala negara tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Ini yang menjadi srotan dunia kampus," kata Budiman kepada wartawan.
Budiman mengungkapkan agar Presiden Jokowi menjalani Undang-undang 1945. Agar terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan adil.
"Ini yang harus kita eliminir. Kita harus kembali ke UUD 1945. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat dari UUD 1945,” kata Budiman.
