Kronologi Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka dari 1998, Ogah Terima Rp170 Miliar hingga Pasrah

Jusuf Hamka.
Sumber :
  • Tangkapan Layar instagram @jusufhamka

"Surat kami diabaikan, sampai kami mendadak doorstop sama Bu Menteri, Bu Menteri bilang ya nanti ke Dirjen DJKN. Di Dirjen DJKN enggak dihiraukan, alasannya lagi di verifikasi inilah ono, udah cape lah," ucapnya. Kemenkeu Buka Suara Sebut Utang Hanya Rp 179,4 miliar.

Perbarindo Sumut Gelar Kompetensi Kualifikasi Direktur BPR dan BRPS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi total nominal utang yang diklaim belum dibayarkan kepada perusahaan milik Jusuf Hamka, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), sejak tahun 1998 silam.

Kantor Kementerian Keuangan.

Photo :
  • Kementerian Keuangan
Tabrakan Maut Mobil Kontra Truk di Tol Medan - Tebing Tinggi, 1 Orang Tewas

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah total utang pemerintah ke Jusuf Hamka mencapai Rp 800 miliar. Ia mengatakan, total utang tersebut hanya sebesar Rp 179,4 miliar. Dia merincikan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2015, terdapat pokok deposito sebesar Rp 78.843.577.534,20 ditambah giro sebesar Rp 76.089.246,80.

Kemudian, jumlahnya masih ditambah lagi dengan nominal Rp 100.543.655.478,82, yang merupakan bunga/denda sebesar 32,5 persen dari total bunga/denda yang dihitung hingga cut off date Juli 2015 sebesar Rp 309.365.093.781,00.

Terpilih Jadi Ketua SC BPD-SI, Dirut Bank Sumut Siap Berikan Kontribusi Positif Pertumbuhan Ekonomi

"Menjadi total Rp 179.463.322.259,82," kata Prastowo saat dihubungi VIVA Bisnis, Kamis, 8 Juni 2023.

Jusuf Hamka menyatakan, tidak mau menerima pembayaran utang ke perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), jika Pemerintah hanya membayar sejumlah Rp 179 miliar.

"Kalau sekarang saya nggak mau Rp 179 miliar itu kan tahun 2016. Maunya penuh sesuai keputusan Mahkamah Agung 2 persen per bulan selama 25 tahun," kata Jusuf saat dihubungi VIVA Jumat, 9 Juni 2023. 

Jusuf mengatakan, jika sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung utang Pemerintah terhadap perusahaannya lebih dari Rp 800 miliar. Bahkan, jika dihitung bisa mencapai Rp 1,25 triliun-Rp 1,4 triliun.

Halaman Selanjutnya
img_title