Kasus Dugaan Penggelapan SL Cukup Bukti, Pengadilan Perintahkan Polisi Lanjutkan Penyidikan

Setelah Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus tersebut pada 30 Oktober 2023, PT APMR kembali mengajukan permohonan praperadilan. "Kami mengajukan praperadilan untuk, pertama, mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon (PT APMR)," kata Giandiera Savero.

Permohonan yang kedua, lanjut Giandiera, yaitu menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/262.a/X/RES.2.4/2023/Dittipideksus tanggal 30 Oktober 2023 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Adapun, dalam permohonan ketiga, pemohon meminta agar PN Jakarta Selatan memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/1391/ Tertanggal 30 Oktober 2018 atas nama terlapor Soemarli Lie serta segera melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, permohonan keempat, membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada termohon atau pun nihil. Pada sidang putusan Senin itu, PN Jakarta Selatan kembali mengabulkan seluruh permohonan PT APMR. Berdasarkan putusan praperadilan tersebut, hakim menyatakan bahwa Bareskrim Polri harus melanjutkan penyidikan yang sebelumnya dihentikan pada 5 Nov 2019 silam.

Dengan adanya putusan tersebut, PT APMR melalui tim kuasa hukumnya berharap penyidik segera melimpahkan kasus Soemarli Lie ke kejaksaan agar yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Akhirnya Soemarli Lie harus mempertanggungjawabkan tindakan penggelapan uang perusahaan PT APMR yang sudah dilakukan karena penyidikan sebelumnya selalu dihentikan dan belum diadili,” jelas Nadim Isaad.