Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Seluruh OPD Pemprov untuk mempertahankan keberhasilan ini dan berharap predikat WTP menjadi budaya birokrasi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Pemprov Sumut sudah 9 kalinya menerima opini WTP dari BPK RI, ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transpransi pengelolaan keuangan.

Kasus dugaan korupsi ini yakni Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli TA 2022 dengan anggaran Rp 6,4 miliar.

Hassanudin mengakui bahwa sebagai Pj Gubernur, dirinya bertugas untuk melanjutkan program pembangunan. Dimana, yang sudah bagus harus diteruskan dan bergerak maju.

BPODT menegaskan pembangunan Parking Hub di kawasan Kaldera Toba sudah sesuai dengan prosedur dan sudah melewati pengecekan langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perumda Tirtanadi menegaskan pembayaran klaim dana pensiun pegawai menjadi tanggung jawab AJB Bumi Putera. Sebab, premi asuransi seluruh pegawai dibayarkan setiap bulan.

Kasus dugaan korupsi itu, terkait dengan izin pembukaan lahan Hutan Tele untuk pemukiman dan pertanian saat Mangindar Simbolon menjabat Kepala Dinas Kehutanan.

WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Walau begitu, untuk mencapai WTP tersebut bukan hal yang mudah.

Kedua tersangka ditahan Kejari Tebing Tinggi atas kasus korupsi pemasangan tembok penahan pasar induk, pada Dinas Perdagangan dan UMKM Pemko Tebing Tinggi.

Berdasarkan audit BPK Provinsi Sumatera Utara, dalam kasus ini kerugian negara sebesar Rp.956.200.000. Kasus ini 3 orang ditetapkan tersangka, termasuk eks Rektor UINSU.

Modus yang dilakukan para tersangka, dengan mengubah kontrak atau addendum dari sepanjang 6,5 km menjadi 4 km. Sehingga terindikasi kekurangan volume pengerjaan.

Proyek pembangunan jalan Pemprov Sumut ditargetkan akan selesai akhir tahun 2023 termasuk jembatan, drainase dan bahu jalan dan akan anggarkan proyek serupa pada 2024.