1,5 Juta Hektare Lebih Hutan di Sumut Rusak, Penetapan Kawasan Penyebab Utama
- Istimewa/MEDAN VIVA
VIVA Medan - Kawasan hutan di Sumatera Utara (Sumut) semakin tergerus, dengan luas kerusakan mencapai 1,5 juta hektare lebih. Pengelolaan yang tidak baik dan penetapan kawasan hutan menjadi salah satu penyebab utama.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehutanan (DKD) Sumut, Panut Hadisiswoyo yang menyebutkan, kondisi hutan di Sumut setiap periodenya mengalami penurunan dari segi tutupan hutan. Itu menjadi perhatian seluruh pihak, karena ini menjadi prioritas kedepan.
"Terutama kawasan hutan yang selama ini (luas hutan Sumut) 3 juta hektare tapi tutupannya hanya sekitar 1,8 juta hektare itu indikasi adanya pengelolaan tidak baik-baik saja, atau ada masalah internal dalam menetapkan kawasan hutan itu sendiri," kata Panut pada Dialog Strategi Penyelamatan Kawasan Hutan Tersisa Sumatera Utara di Taman Cadika Pramuka Medan, Selasa 21 Maret 2023.
"Penetapan kawasan hutan Sumut seolah-olah mengalami degradasi hutan yang cukup besar. Dari 3 juta itu lebih dari separuhnya (hutan di Sumut rusak), itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan," jelas Panut yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre [YOSL-OIC].
Dialog yang digelar DKD Sumut bersama Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ) ini, Panut mengungkapkan penyebab kerusakan hutan akibat degradasi yang berlangsung secara masif. Parahnya, penetapan kawasan hutan dari awal sudah menjadi masalah.
"Dari awal penetapan kawasan hutan sudah bermasalah. Adanya konversi kawasan hutan menjadi pemukiman, kebutuhan perkebunan dan pertambangan. Itu menjadi penyebab terjadinya degradasi kawasan hutan," jelasnya.
Sedangkan soal peran pemerintah daerah, Panut mengakui bila pihaknya terus mendorong bagi pemangku kepentingan untuk terus melakukan pemutakhiran dan mereformasi pengelolaan kawasan hutan.
"Pemerintah daerah sebagai pengelola tidak hanya menjalankan target, tapi juga bisa mereformasi pengelolaan kawasan hutan. Karena bila tidak ada reformasi akan terjadi kondisi yang lebih parah lagi," katanya.
Panut juga mewanti-wanti Gubernur Sumut mendatang. Ia berharap pemimpin provinsi ini memiliki visi dan misi tegas menyelamatkan kawasan hutan. Hal ini pun menjadi sorotan pihaknya, karena Sumut salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
"Apalagi nantinya leadership (Gubernur) di Sumut tidak memiliki visi misi penyelamatan hutan, gawat kita. Karena kalau pemimpin berikutnya tidak memperdulikan ini pasti akan menjadi preseden buruk bagi Sumut," tegas Panut.
Kepala BPTN III Stabat BBTNGL, Palber Turnip (baju hijau).
- Istimewa/MEDAN VIVA
4 Ribu Hektare Spot TNGL Rusak Gegara Konflik
Dialog tersebut turut menghadirkan Kepala BPTN III Stabat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Palber Turnip sebagai narasumber. Ia mengatakan, bila kawasan TNGL seluas 4 ribu hektare lebih rusak, yang disebabkan karena
"Beberapa spot taman nasional bentuknya keterlanjuran karena konflik di Aceh, kemudian ada perbatasan dengan Aceh, ada perubahan batas kawasan," ungkap Palber.
Katanya, kerusakan taman nasional tersebut juga dikarenakan klaim masyarakat yang menganggap pelepasan bagian TNGL. Soal ini, pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat soal status TNGL.
"Masyarakat menganggap ada pelepasan taman nasional, padahal tidak. Jadi itu harus kita mitigasi lagi, kita akan melakukan pendekatan," sebutnya.
Palber juga membeberkan, pihaknya menemukan lokasi di kawasan TNGL memiliki potensi besar untuk menarik pariwisata. Saat ini, lokasi yang berada di Aceh tengah digodok bersama pemerintah untuk menjadikan kawasan pemanfaatan.
"Mungkin dengan menjadikan lokasi sebagai objek wisata yang baru karena di sana ada potensi gajah, ada harimau di sana. Dan itu ada sumber air panas. Nanti kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah membangun sarana, kita menyiapkan lokasi spot yang menjadi zona pemanfaatan," pungkasnya.
Narasumber lain yang hadir, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas LHK Prov Sumut, Melvi Juliwaty Sinaga, S.Hut, M.Si, Koordinator Perlindungan Balai TNBG, Hermansah, SH dan Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba. Hadir organisasi dan komunitas yang fokus pada lingkungan, hutan dan satwa.
