Nasib Sekolah Lalai Menginput Data di PPDS, Begini Kata Disdik Sumut
- Istimewa/VIVA Medan
VIVA Medan - Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, memperkirakan ada ratusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta di Sumut, lalai menginput data para siswa-siswi ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Hal itu berimbas dengan terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Hingga saat ini, belum ada kepastian siswa SMK dan swasta yang terkendala SNBP bisa melanjutkan tahapan pendidikan lewat jalur tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Sumut, Suhendri mengatakan pihaknya, masih terus berupaya, memperjuangkan agar jalur SNBP bisa diikuti para siswa dengan menyurati dan berkordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, di Jakarta.
"Terakhir mereka sedang ke Jakarta konfirmasi dan koordinasi. Kemudian akan ada zoom lagi dari pihak sana. Itu informasi terakhir," ucap Suhendri kepada wartawan, di Kota Medan, Selasa 11 Februari 2025.
Suhendri mengatakan masih ada alternatif bisa ditempuh untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP 2025 ini. "Bukan SMK, SMA juga ada. Ini kan SNBP kan banyak, bukan ini saja. Ada yang SNBP yang ini, SNBP mandiri, SNBP Politeknik dan segala macamnya," jelas Suhendri.
Pelajar SMK Negeri 10 Medan unjuk rasa
- Tangkapan layar/VIVA Medan
Sekolah ada upaya berdalih soal SNBP pertama dengan alasan ada alternatif, wartawan memastikan lagi apakah SNBP pertama tidak bisa diikuti siswa. Sehendri mengaku sedang diusahakan semaksimalnya ada perpanjangan.
"Jika itu (SNBP pertama) gak bisa ya harus diberi alternatif. Belum, posisi belum final, masih jumpa DPR RI, posisi ada yang se-Indonesia lagi dicek, mudah-mudahan ada harapan untuk SNBP pertama," katanya.
Dimintai daftar SMK dan sekolah yang jadi korban kelalaian sekolah, Sehendri tidak dapat memberikan rinciannya. Dia hanya menyebut taksiran jumlah sekolah yang terkendala SNBP. "Kami lagi cek, besok ada rapat, paling lambat aku kasih datanya. Kira-kira 130-an SMK, ada swasta juga, ada juga sekolah yang gak mau siswanya daftar," ucap Suhendri.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus mengungkapkan kendala dalam menginput PPDS ini, sudah menjadi sorotan pihak DPRD Sumut, untuk diambil langkah selanjutnya. "Laporan yang kami terima hal ini disebabkan karena kelalaian pihak sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa atau PDSS. Selain di Provinsi Sumatera Utara hal serupa ini terjadi juga di Kalimantan Barat dan Karawang," ujar Erni.
Tindak lanjutnya, Erni Ariyanti Sitorus akan memanggil Dinas Pendidikan Pemprov Sumut. Dan akan menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.
"Kami perlu melakukan pendalaman lagi terkait kelalaian ini, kita akan meminta keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sumut. Jika memang diperlukan kita akan meminta pertanggungjawaban pada kepala sekolah terkait. Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan ini, akan kita pikirkan bersama-sama bagaimana agar putra-putri kita dapat tetap melanjutkan pendidikannya," jelasnya.
"Sebagai Ketua DPRD akan mendorong agar Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak ada satu pun murid yang dirugikan," tutur politisi muda Partai Golkar itu.
